MALANGVOICE – Dewan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2018, Senin (15/4). Hanya saja banyak catatan perbaikan. Terutama lemahnya perencanaan yang berakibat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp 500 miliar lebih.
Anggota dewan kompak meminta agar ada penjelasan lebih rinci. Tentang apa penyebab sisa anggaran yang cukup besar nominalnya itu.
“Dengan SILPA yang besar tentu ada banyak faktor yang dikaji. Diantaranya karena tak terserap atau penganggaran yang terlalu besar. Tapi efektivitas tak terserap dengan baik,” kata Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PDI Perjuangan Sugiono menyampaikan pandangan umumnya.
Ia melanjutkan, ada beberapa program yang tak dijalankan secara maksimal jadi faktor terjadinya SILPA. Maka pihaknya mengimbau agar ada peningkatan upaya Pemerintah Kota Malang meminimalisir kejadian serupa di tahun berikutnya.
Senada di atas, Fraksi Golkar mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang agar memaksimalkan program kerja yang dirancang dan selalu berkoordinasi. Parameter program kerja OPD harusnya mengarah pada capaian indikator utama yang ada dalam RPJMD 2018. Ini penting dan harus konsisten. Agar dapat jadi pijakan untuk mencapai visi dan misi.
“Golkar minta agar pemerintah terus melakukan evaluasi. Sehingga diperoleh pendapatan yang baik dan meminimalisir SILPA. Maka ke depan harus sesuai dengan indikator. Efisiensi anggaran dan perencanaan harus ada perbaikan,” kata Anggota DPRD Kota Malang Fraksi Golkar Budianto.
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, bahwa SILPA tahun anggaran 2018 sangat besar tidak lepas dari proses pembahasan APBD-Perubahan yang baru digelar, Oktober. Sedangkan masa akhir pelaporan mepet, yakni pada pertengahan Desember. Maka pihaknya memilih untuk tidak memanfaatkan anggaran itu.
Namun, pihaknya berkomitmen untuk tidak mengulangi hal serupa. Dengan menyelesaikan APBD-Perubahan 2019 ini lebih cepat. Sehingga masih ada waktu untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang memang membutuhkan waktu lebih banyak.
“Tahun ini kami targetkan APBD-Perubahan selesai pada Juni. Sehingga kami ada waktu untuk menyelesaikan beberapa program,” tutup Sutiaji.(Hmz/Aka)