MALANGVOICE – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Malang menyoroti dua hal penting terkait evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, mengatakan, tujuh fraksi kompak memberikan perhatian pada Silpa dan belum efektifnya penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan data yang ada, Silpa APBD Kota Malang tahun 2020 telah mencapai Rp576 miliar. Sementara untuk capaian PAD pada tahun 2020 Ditargetkan Rp1,99 triliun, hanya didapatkan sebesar Rp1,95 triliun.
“Kemarin kita menyadari, pandemi Covid-19 di tahun 2020 itu benar-benar puncak. Tapi ini paling tidak menjadi evaluasi kita,” ujarnya, Senin (14/6).
Pria yang akrab di sapa Made ini menambahkan, evaluasi APBD tahun 2020 itu harus dilakukan di tahun 2021, sehingga semua penilaian terlepas dari faktor covid-19.
“Karena jika Covid-19 terus dijadikan kambing hitam, maka kita akan terus stagnan,” tuturnya.
Dari situ, Made berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bisa melakukan adaptasi dengan situasi pandemi Covid-19 yang dihadapi saat ini melalui terobosan-terobosan baru.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan, Laporan APBD Tahun 2020 tidak bisa disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini lantaran tingginya Silpa Kota Malang tahun 2020 diakibatkan pandemi Covid-19 yang berlangsung. Sehingga pada tahun 2021 kali ini terjadi penyesuaian pada beberapa program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023.
“Apa yang terjadi ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maka dari itu di kami ada pembahasan revisi RPJMD tentang capaian itu juga. Silpa tinggi, karena ada amanat dari UU harus refocusing pada masa pandemi ini. Secara otomatis akan berpengaruh di tingkat serapan,” ucapnya.
Sedangkan untuk capaian Silpa tahun 2020, nantinya bakal dialokasikan untuk anggaran pada tahun 2021 ini. “Jadi kemarin anggaran untuk supaya tidak terjadi defisit. Memang itu sudah diasumsikan untuk Silpa ini. Sehingga uang tidak nganggur,” tandasnya.(der)