MALANGVOICE – Anggaran belanja makan minum dan keperluan lain untuk acara halal bihalal Pemkot Malang yang mencapi Rp 591 juta mendapat sorotan tajam Malang Corruption Watch (MCW).
Badan Pekerja MCW, Zainuddin, mengatakan, anggaran itu terlalu besar untuk sebuah acara seremonial, karena tidak berimplikasi langsung kepada kepentingan masyarakat.
“Dari segi teori, penggunaan anggaran itu sudah tidak pas, apalagi jika kaitkan dengan konteks agama, itu juga terlalu berlebihan,” kata Zainuddin, beberapa menit lalu.
Ia juga menjelaskan, skema kenaikan anggaran untuk halal bihalal ini mirip yang terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti pengadaan mobil dinas yang anggarannya naik setiap tahunnya, termasuk anggaran lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan publik.
“Acara halal bihalal ini efeknya sesaat, tidak memiliki impas yang baik pada rakyat,” tukasnya.
MCW berharap DPRD Kota Malang selaku pihak yang mengawasi anggaran, baik dalam rangka budgeting maupun penggunaannya, agar tidak kecolongan lagi dengan model anggaran yang hanya digunakan untuk entertain dan hura-hura seperti ini.
“Harapannya di PAK tahun ini DPRD bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga prioritas anggaran untuk rakyat bisa terealisasi,” tukasnya.
Menurut catatan MCW, beberapa anggaran yang tidak berimbas langsung pada rakyat jumlahnya cukup besar, seperti anggaran pertemuan kepala sekolah yang mencapai Rp 1 miliar, anggaran mobil dinas dan anggaran lainnya yang sifatnya temporer.
“Itu bisa dibandingkan dengan anggaran pendidikan yang saat ini hanya 5 persen dan anggaran kesehatan yang minim sekali,” pungkasnya.
