MALANGVOICE – Secara keseluruhan, serapan belanja daerah dari seluruh OPD baru terealisasi 24,11 persen. Dua OPD diantaranya memiliki catatan rendah atas realisasi belanja daerah sepanjang semester pertama 2022.
Keduanya, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serapannya masih di bawah 10 persen.
DPKPP realisasi belanjanya masih diangka 3,90 persen atau Rp2,8 miliar dari pagu anggaran Rp74,3 miliar. Kemudian untuk DPUPR catatan belanjanya baru mencapai 9,03 persen atau Rp6,7 miliar dari pagu anggaran Rp74,3 miliar.
Tertinggi ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar 40,01 persen atau Rp2,9 miliar dari jumlah anggaran Rp7,2 miliar. Selanjutnya Satpol PP Kota Batu mencapai 39,54 persen atau Rp5,6 miliar dari total anggaran Rp14,2 miliar.
Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso menyatakan, masih rendahnya serapan di dua OPD Pemkot Batu lantaran dua OPD tersebut memiliki anggaran cukup besar dalam belanja kebutuhan fisik. Misalnya di DPUPR belanja kebutuhan fisik untuk pembenahan drainase yang memiliki nilai cukup besar.
“Memang bisa dibilang serapan dua dinas itu rendah. Sebab dua dinas itu banyak belanja untuk kebutuhan fasilitas umum seperti pemeliharaan jalan, pembangunan jalan tembus, hingga pembangunan bangunan. Sehingga butuh proses dalam menyerap anggaran yang ada,” ujar Punjul.
Punjul mencontohkan, pembenahan 70 paket drainase yang akan dilakukan DPUPR membutuhkan anggaran Rp 14 miliar. Kemudian untuk penambahan PJU dan PJL sebesar Rp 5 miliar. Lalu juga penambalan jalan berlubang sebesar Rp5 miliar.
“Dari anggaran itu saja, kebutuhan anggaran yang dibutuhkan DPUPR sudah tembus sekitar Rp29 miliar. Sedangkan untuk DPKP pada tahun ini mereka juga akan melakukan pembangunan SMP Negeri 7 Kota Batu di Kelurahan Dadaprejo dengan pagu anggaran Rp5,9 miliar,” ungkap Punjul.
Karena itu, meski saat ini angka serapannya masih rendah. Punjul sangat yakin dua OPD yang banyak mengerjakan pembangunan fisik tersebut mampu memaksimalkan anggaran yang ada. Apalagi program di dua OPD tersebut banyak dicantumkan dalam program prioritas Pemkot Batu.
Anggota Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud menyampaikan, kecilnya angka serapan yang masih rendah di dua OPD dalam sisa lima bulan di tahun 2022 ini harus dimaksimalkan. Tujuannya agar serapan di masing-masing OPD bisa maksimal dan tak kembali menghasilkan SILPA yang tinggi.
“Rendahnya serapan di semester pertama yang rata-rata hanya 24,11 persen memang sangat disayangkan. Karena itu kami harap tiap OPD bisa segera melaksanakan kegiatan dan programnya. Apalagi di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi ini. Belanja bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian warga,” ujar Didik.
Di mendorong agar kegiatan yang belum dilaksanakan di salah satu dinas di Kota Batu agar segera dilakukan. Begitu juga dengan program pembangunan yang sudah selesai agar segera di cek. Dengan begitu menurutnya, anggaran segera bisa dicairkan.
Menurutnya, yang paling berat jika kegiatan dan program di beberapa dinas yang sampai saat ini nilai serapannya masih dibawah 10 persen. Apalagi sisa waktu semester II tinggal lima bulan dan setiap pengerjaan pembangunan butuh waktu 90 hari atau tiga bulan.
“Memang sisa waktu terbilang cukup panjang. Tapi jika kegiatan dan program yang sudah direncanakan oleh setiap dinas tak berjalan, maka dipastikan SILPA yang dihasilkan akan lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar Rp233 miliar,” timpal dia.(der)