MALANGVOICE – Tahapan seleksi terbuka calon direksi PDAM Kota Malang disorot dewan. Sebelum ada penetapan direksi terpilih, dewan inginkan ada evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Helmi Teguh Yuana. Pihak legislatif sepakat untuk meminta ada evaluasi kinerja PDAM. Tujuannya agar pemimpin dan jajarannya yang baru memiliki program dengan tolak ukur yang akurat.
“Harus sehat dulu organisasinya, pelayanan publik berjalan optimal, dan mampu menyelesaikan krisis air yang belakangan ini banyak laporan warga (pelanggan PDAM),” beber Helmi ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/3).
Evaluasi yang dimaksud, lanjut Helmi, ada audit secara menyeluruh. Dicontohkannya, audit aset, kinerja, kontribusi kepada daerah atau sumbangsih terhadap PAD (pendapatan asli daerah) hingga audit terhadap fungsi layanan masyarakat.
“Hal ini akan kami usulkan kepada wali kota langsung,” sambung dia.
Politisi PKS ini menambahkan, desakan evaluasi merupakan hak dan kewenangan dewan sebagai tugasnya dalam hal kontrol program pemerintah atau eksekutif. Evaluasi misi utamanya juga agar jajaran direksi kelak tidak lemah.
“Perlu ada kejelasan payung hukumnya, supaya ada landasan yang jelas. Ini untuk memberikan kekuatan legitimasi kepada pemimpin yang baru. Kami tidak ingin pemimpin baru nanti (malah) lemah,” pungkasnya. (Der/Ulm)