MALANGVOICE– Wali Kota Batu, Nurochman dan Wakil Wali Kota Batu akan segera tancap gas menyusun Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
Ditargetkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah itu ditetapkan menjadi regulasi daerah, paling lambat enam bulan sejak masa pelantikan kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.
Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJM di tingkat nasional dan provinsi. Serta rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Batu, Provinsi Jatim dan nasional. Sekaligus juga mempertimbangkan rencana kebijakan daerah sekitar. Dokumen perencanaan strategis ini sebagai kerangka transformasi menata masa depan Kota Batu secara berkelanjutan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Implementasikan Nawa Bhakti agar Visi ‘mBatu SAE’ Tak Jadi Ilusi
Bappetlibangda Kota Batu pun menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun dalam rangka merumuskan arah pembangunan Kota Batu dalam lima tahun mendatang. Forum ini menjadi ruang partisipasi publik untuk menyampaikan aspirasi dan usulan dalam merumuskan RPJMD 2025-2030. Sehingga menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Semakin banyak refleksi dan usulan yang disampaikan, semakin berkualitas rekomendasi yang dihasilkan untuk RPJMD,” ujar Cak Nur, sapaan Nurochman.
RPJMD Kota Batu 2025-2030 bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tiga pilar utama. Yakni mengembangkan ekonomi berbasis agro-kreatif dengan dukungan infrastruktur integratif dan berwawasan lingkungan. Mengendalikan pembangunan ruang kota, konservasi hutan, dan sumber daya air, serta membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kolaboratif, dan inovatif dengan penguatan desa dan kelurahan.
Sasaran utama RPJMD meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perluasan kesempatan kerja, ketahanan pangan, pemenuhan infrastruktur dasar, serta peningkatan produktivitas sektor ekonomi strategis seperti pertanian dan UMKM.
Cak Nur menyoroti beberapa isu strategis yang menjadi fokus pembangunan Kota Batu, mulai dari sektor pariwisata yang berkembang pesat, namun UMKM lokal belum sepenuhnya menjadi tuan rumah di kota wisata. Sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat Kota Batu, hingga permasalahan sampah perlu penanganan serius untuk menjaga keberlanjutan ekologis, dan percepatan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM.
“Kami juga akan menaikkan insentif RT/RW sebagai bentuk apreasi atas pengabdian. Serta mengumumkan penurunan pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 30% sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat,” ujar politisi PKB itu.
Dia berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan menjadi landasan kuat dalam penyusunan RPJMD Kota Batu 2025-2030. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing menuju Kota Batu Generasi Emas 2045.
“Mari kita bersama mewujudkan pembangunan Kota Batu yang lebih baik demi kesejahteraan seluruh masyarakat dan mewujudkan Mbatu Sae,” pungkasnya.
Prof. Dwi Budi Santoso, selaku narasumber dalam forum ini, menyampaikan tantangan dalam mewujudkan visi “Mbatu Sae” (Kota Batu yang Baik). Diperlukan pengelolaan keuangan daeah yang presisi seiring dengan tingginya target pertumbuhan ekonomi Kota Batu. Maka perlu dipacu peningkatan investasi dan pendapatan daerah, terutama melalui penguatan sektor UMKM dan pertanian.
“Pendidikan dan kesehatan perlu mendapat perhatian lebih, sementara pertanian dan UMKM harus dimaksimalkan sebagai basis ekonomi Kota Batu. Pendapatan per kapita Kota Batu sedang naik, namun investasi mulai menurun. Oleh karena itu, inovasi dan gagasan baru sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian,” papar Dwi.(der)
