MALANGVOICE – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ridwan Hisjam, menekankan keberadaan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bisa kembali berperan dengan cara kembali kepada sistem ketatanegaraan.
Dijelaskan, upaya itu bisa dilakukan jika masyarakat terus berupaya agar GBHN bisa mewarnai aroma pembangunan. “Beberapa tahun terakhir memang mencuat riak-riak politik yang menghendaki GBHN kembali ke sistem ketatanegaraan,” kata Ridwan, beberapa menit lalu.
Politisi Golkar itu menambahkan, pembangunan tanpa panduan GBHN selama ini terkesan berjalan segmental dan mengikuti platform partai pemenang pemilu. “GBHN juga penting dalam menghadapi ASEAN community 2015,” ungkapnya.
Pengembalian GBHN ke dalam sistem ketatanegaraan, lanjut dia bukanlah mengembalikan sistem politik ke era Orde Baru. Pasalnya, sejak reformasi tahun 1998 sistem politik di Indonesia sudah meninggalkan sistem perwakilan yakni MPR sebagai representasi dalam merumuskan GBHN yang dilaksanakan presiden selaku mandataris MPR.
“Cerminan kita adalah pembangunan di era reformasi yang terkesan stagnan, maka perlu mengembalikam GBHN dalam kehidupan ketatanegaraan,” ungkapnya.-