MALANGVOICE – Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) Provinsi Jawa Timur, angkat bicara tentang rencana investasi PT. Lotte Grosir Indonesia yang terganjal Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2012.
“Perda tersebut sebenarnya bisa direvisi, yang ndak bisa direvisi cuma al quran saja. Jangan main-main. Perintah Presiden harus diterjemahkan di lapangan,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Jatim, Sri Untari, saat ditemui awak media beberapa waktu lalu.
Menurut Untari, seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memberikan kesempatan seluas-luasnya agar investor bisa masuk, karena investasi akan berdampak baik pada perputaran ekonomi di Kabupaten Malang.
“Seharusnya diberi tempat. Agar dapat mengungkit ekonomi di Kabupaten Malang. Salah satu pengungkitnya adalah investasi. Tapi bagaimana melibatkan rakyat dalam investasi itu lebih penting. Contoh, Lotte nanti jangan sahamnya tidak dikasih rakyat, harus dikasih saham. Rakyat seputaran itu. Biar mereka ikut makmur, tidak hanya dapat asap saja,” tegasnya.
Sebenarnya, lanjut Untari, intruksi Presiden Joko Widodo mengenai investasi sudah jelas, jangan mempersulit investor masuk.
“Itu sebenarnya adalah perintah harian. Jika pak Presiden sudah memerintahkan seperti itu ya harus dilakukan. Kan beliau dengan jelas menyampaikan didepan Forkopimda, investasi, apalagi ekspor, jangan pernah dihambat. Bahkan merem (tutup mata, red) saja, tanda tangani,” tandasnya. (Hmz/ulm)