MALANGVOICE – Dewan kembali sentil Pemkot Malang tentang kondisi infrastruktur jalan. Lemahnya perencanaan dituding jadi biang lambatnya penanganan jalan yang banyak menuai protes warga.
Kritikan itu dilontarkan dalam agenda rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2018, di gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/4). Seperti yang disampaikan Fraksi PAN Lookh Mahfudz. Ia menilai LKPJ tidak representatif. Sebab menurutnya laporan program hanya sebatas gugur kewajiban, supaya terlihat bekerja saja.
“Faktanya tidak mampu menyelesaikan persoalan jalan berlubang. Dari tahun ke tahun gorong gorong di depan rumah masih jadi problem. Yang salah adalah kita, mainset kita,” kata Lookh.
“LKPJ jadi sebuah rutinitas biasa jika tidak ada laporan progres,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Fraksi Hanura-PKS yang diwakili Syaiful Ali Fatah. Pihaknya berharap agar tidak sampai terjadi lagi fenomena jalan rusak akibat ketidaksanggupan pemerintah menyiapkan anggaran memadai.
“Adalah lerencanaan yang lemah terhadap anggaran bidang yang strategis. Hal ini bisa dilihat dari jumlah SILPA yang besar,” urai Politisi PKS itu.
Syaiful juga mengkritisi tentang lemahnya penegakan hukum tentang sampah. Hal itu menurutnya jadi faktor utama bencana banjir yang belakangan ini melanda Kota Malang.
“Penegakan Perda tentang sampah lemah dalam penerapan peraturan. Padahal kota ini dikenal sebagai kota pendidikan. Merespon banjir tahunan, ini juga faktor ketidaktegasan wali kota dalam menertibkan sampah,” pungkasnya.(Der/Aka)