Rakernas Apeksi 2017 Angkat Tema Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintah Daerah

Delegasi Apeksi 2017. (Anja Arowana)

MALANGVOICE – Rakernas XII Apeksi 2017 resmi dilaksanakan di Hotel Savana, hari ini (19/7). Tahun ini, tema Apeksi adalah ‘Implementasi Pelindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Pembangunan Nasional’.

Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Airin Rachmi Diany, mengatakan bahwa Rakernas merupakan forum satu tahunan, untuk menganalisa dan mengevaluasi kegiatan Apeksi.

“Dari forum ini diharapkan tersusun arahan program yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan permasalahan yang sedang berkembang,” kata dia saat sambutan Pembukaan beberapa menit lalu.

Terkait dengan tema Rakernas XII Apeksi tahun 2017, Airin yang merupakan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) itu menjelaskan, dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir, para Aparatur Sipil Negra (ASN) dan penyelenggara pemerintahan lainnya seperti Gubernur, anggota DPRD, Walikota/Bupati masih diselimuti rasa ketakutan karena khawatir akan dikriminalisasi atau melakukan kesalahan administrasi yang kemudian dipidanakan.

“Bahwa sebenarnya sejak tahun 2014 telah lahir 3 paket Undang‐Undang yang didalamnya mengatur tentang pemberian perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap penyelenggara pemerintahan agar dapat bekerja dengan tenang dan nyaman,” paparnya.

Namun, lanjut Airin, dalam beberapa pasal baik dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan beberapa Pasal dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta pasal‐pasal dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum banyak dipahami sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun oleh aparat penegak hukum.

Tema ini, kata Airin, dianggap penting untuk diangkat agar para peserta Rakernas yang tiada lain adalah para Walikota dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tingkat pemerintah kota akan memperoleh penjelasan kebijakan nasional pemerintah tentang tatalaksana pelindungan hukum untuk pemerintahan daerah yang terintegrasi dan memperoleh penjelasan kebijakan tentang tatalaksana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan aspek‐aspek pelindungan lainnya.

Selain itu, Rakernas juga akan memacu inovasi Pemerintah Kota dalam hal pembangunan. Terutama percepatan pembangunan melalui sektor swasta dan peningkatan investasi.

“Sebagai sebuah kota yang percepatan penduduk dan laju pertumbuhan ekonominya begitu besar maka kalau kita mengandalkan APBD saja kita tidak akan bisa melakukan percepatan. Tapi bagaimana kita caranya bekerja sama dengan pihak swasta,” jelasnya.

Wali Kota Malang, HM Anton mengungkapkan kebanggaannya karena Kota Malang bisa menjadi tuan rumah Rakernas ke-XII Apeksi. Ia berharap, Rakernas itu bisa menambah motivasi masing – masing daerah dalam meningkat kinerjanya.

“Harapannya semoga bisa memberikan rekomendasi khusus bagi daerah – daerah di Indonesia untuk kepentingan pembangunan nasional,” kata Anton dalam sambutannya.

Pembukaan Rakernas XII Apeksi 2017 juga sekaligus meluncurkan kampung tematik Kampung Glintung Go Green sebagai kampung konservasi air di Kota Malang.


Reporter: Anja Arowana
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti