MALANGVOICE – Proses penanganan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pegawai Pemkot Batu menemui jalan buntu. Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam dan Polres Batu bahkan saling lempar terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) pegawai di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu tersebut.
Padahal Kamis malam (24/8) beberapa jam usai OTT di kawasan Kota Malang, Kabid Operasi Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Widiyanto Poesoko menjanjikan rilis Jumat pagi (25/8). Terlebih dua alat bukti, saksi dan uang Rp 25 juta yang diamankan telah dikantongi pihaknya.
Namun, hingga Jumat siang, Widiyanto didampingi Kasat Reskrim Polres Batu AKP Daky Dzul Qornain mengaku masih akan memanggil beberapa saksi untuk melengkai berkas penyidikan. Pimpinan pejabat terkait juga berencana dihadirkan. Namun, berjam-jam awak media menanti tidak ada satupun pejabat yang dimaksud hadir di Mapolres Batu.
“Saya menunggu perkembangan dari tim Polres Batu. Kewenangan proses penyidikan di Kapolres Batu. Kabarnya masih akan minta keterangan korban,” kata Brigjen Pol Widiyanto Poesoko dihubungi MVoice melalui telepon selulernya, Sabtu (26/8).
Disinggung kenapa tidak langsung ditangani pihak Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Jenderal Bintang Satu ini kembali menyarankan MVoice konfirmasi Polres Batu. Tepatnya untuk konfirmasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kota Batu yang dikepalai Waka Polres Batu, Kompol Nurmala. “Silahkan lebih lengkapnya di Polres Batu,” pungkasnya.
Terpisah, Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto juga memilih hemat bicara. Pria akrab disapa Buher mengatakan pihaknya masih dalam.proses penyidikan.
“Masih lidik. Lebih lengkapnya menghubungi Satgas Saber Pungli ,” ujar alumnus Akpol ,2000 ini singkat.(Choi/Yei)