MALANGVOICE – Aksi intimidasi yang dialami Aliansi Peduli Hutan Kota Malabar, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak termasuk kalangan akademisi.
Pengamat kebijakan publik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Haris el Mahdi, menyayangkan hal tersebut karena nantinya akan berdampak pada kebijakan pembangunan masa mendatang.
Alasannya, sebagai negara yang mendeklrasikan demokrasi sebagai salah satu pilar dan tonggaknya, aksi intimidasi lambat laun akan memusnahkan hal itu.
“Yang kena nanti Pemkot, karena dugaan itu pasti dialamatkan kepada pemerintah, walaupun itu masih sekadar dugaan dan belum tentu benar,” kata Haris, Senin (7/9).
Dikatakan, pola dan model demo tandingan diiringi dengan intimidasi ini merupakan bukti, jika alur komunikasi Pemkot Malang dengan warga kurang berlaku baik.
“Ini kan bentuk dari ketertutupan ruang dialog antara Pemkot dan masyarakat. Jika akses itu dibuka, maka tidak akan ada demo tandingan dan juga tidak ada aksi intimidasi,” bebernya.
Karenanya, bentuk counter isu merupakan hal yang harus dihindari, dengan cara memberi porsi warga untuk turut campur dalam rencana pembangunan kedepan.
Catatan MVoice sendiri, aksi warga yang diikuti aksi tandingan, kerap kali terjadi. Pada kebijakan jalur satu arah, penolakan warga Betek juga dibalas dengan aksi mendukung jalur one way.
Kasus yang sama juga terjadi pada kebijakan diluncurkannya Bus Halokes. Saat itu para supir angkot menolak kehadiran bus itu karena dianggap akan mengurangi pendapatan mereka, aksi supir juga di counter dengan aksi demo mendukung bus sekolah.
Terakhir, Jumat (4/9) lalu, aksi simpatik mendukung revitalisasi Hutan Kota Malabar juga didengungkan warga atas nama LPMK Klojen. Aksi ini juga seperti aksi balasan kepada Aliansi Peduli Hutan Kota Malabar yang menolak model revitalisasi hutan itu.-
