MALANGVOICE- Pemuda Mahasiswa Jatim mendeklarasikan penolakan RUU KUHAP dan Kejaksaan. Deklarasi itu dilakukan setelah menggelar FGD di Kota Malang, Kamis (20/2).
FGD bertema RUU KUHAP dan Kejaksaan: Tantangan dan Peluang Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Efektif dan Adil itu menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Kaprodi Ilmu Hukum Pascasarjana Unmer, Dr H Supriyadi; dan praktisi hukum, Firdaus serta Syarif Hidayatullah selaku moderator.
Dalam kesempatan itu Firdaus menjelaskan sebaiknya RUU KUHAP dan Kejaksaan perlu direvisi terlebih dahulu. Ia menilai banyak pasal yang rancu dan tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum (APH).
Firdaus memberi contoh dalam RUU KUHAP di pasal 28 dan 30. “Di pasal 28 diberikan kewenangan diberikan penyidikan, padahal sebelumnya dalah kewenangan kepolisian. Di Pasal 30 kejaksaan bisa melalukan pemberhentian penyidikan, ini jadi rancu kalau institusi punya kewenangan sama pelaksanaan akan repot,” kata Firdaus yang juga sebagai advokat.
Firdaus khawatir apabila hal itu diterapkan maka akan terjadi superbody di salah satu instansi.
Dengan begitu, ia memberi saran seharusnya bukan pekerjaan yang semakin diperlebar dan tidak jelas. Akan tetapi, bisa memasukan komisi pengawasan kepolisian dan kejaksaan lebih tepatnya.
“Perlu ada perbaikan yang subtansi bagi saya, bukan kewenangan kelembagaan, tapi memasukan komisi pengawasan kepolisian dan kejaksaan itu yang dimasukkan ke KUHAP, bukan dilebarkan kewenangan institusinya,” ucapnya.
Sementara di akhir FGD ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Pemuda Mahasiswa Jatim mendeklarasikan penolakan RUU KUHAP dan Kejaksaan karena bisa menguntungkan salah satu instansi.(der)
