MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mendapat 11.000 ampul vaksin darurat untuk penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan, belasan ribu ampul vaksin tersebut alan diprioritaskan untuk wilayah Malang Barat, yakni Pujon, Ngantang, Kasembon, mengingat di kawasan ini tercatat sekitar 11 ribu hewan ternak sapi terjangkit PMK.
“Kemudian hari ini pemerintah sudah mengambil langkah-langkah, salah satunya Satgas sudah dilakukan. Kemudian penyediaan anggaran juga sudah kita siapkan. Penyediaan anggaran itu tidak kurang Rp3-4 miliar melalui Dinas Peternakan Kabupaten Malang,” ucapnya, Rabu (15/6).
Akan tetapi, planjut Didik, untuk proses pencarian anggaran tersebut membutuhkan sedikit waktu, karena meski melalui Belanja Tak Terduga (BTT), namun harus dimasukkan kedalam program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau Covid itu bisa belanja dimasukkan ke BTT langsung. Kalau ini dimasukkan ke dalam program kerja, kemudian diubah melalui peraturan bupati, maka yang ini seharusnya bisa langsung karena ada mekanisme yang berbeda maka kita butuh waktu seminggu lah,” jelasnya.
Didik menjelaskan, pendistribusian vaksin darurat PMK tersebut selain untuk hewan ternak yang terpapar PMK, juga akan didistribusikan ke hewan-hewan ternak sapi yang sehat. Mengingat penyebarannya tersebut sangat cepat dan mudah.
Selain Malang Barat, Kecamatan Turen dan kecamatan lainya juga menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan untuk mendapatkan penanganan serupa.
“Kemarin (Selasa 14/6), Pak Menteri menyerahkan secara simbolis di Pasuruan dan Sidoarjo, maka karena ini berkelanjutan, insyaallah surat dari Dinas Peternakan Jawa Timur sudah disampaikan ke Kabupaten Malang,” tegasnya.
Selain itu, tambah Didik, Pemkab Malang juga berupaya untuk mendapatkan vaksin lebih dari jatah yang disediakan, mengingat populasi hewan ternak di Kabupaten Malang cukup besar.
“Insyaallah kita ajukan semuanya kekurangannya, nanti kita modifikasi kita kolaborasi dengan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah (APBD),” pungkasnya.(end)