Pemerataan Akses Permodalan Inklusif bagi Pelaku UMKM Jadi Tantangan PIP

MALANGVOICE– Halaman timur Balai Kota Among Tani Kota Batu dipenuhi deretan stan-stan UMKM lokal yang tertata rapi Jumat (28/11). Geliat ekonomi kerakyatan seketika begitu terasa saat digelarnya Pasar Rakyat Ultra Mikro (UMi) 2025. Kegiatan yang digagas Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan dan Pemkot Batu itu diselenggarakan mulai 28-30 November.

Kota Batu ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan puncak acara penutupan Pasar Rakyat UMi 2025 yang sebelumnya diselenggarakan di lima kota. Diawali dari Kota Bukittinggi, Kota Pekalongan, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Maros. Pasar rakyat ini dirancang sebagai panggung mengokohkan ekosistem UMKM yang berdaya saing dan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat lokal melalui akses pembiayaan inklusif dan strategi pembinaan.

Antisipasi Lonjakan Inflasi, Bangun Kerja Sama Antar Daerah Jamin Ketersediaan Pangan

Direktur Utama PIP, Ismed Saputra, menyampaikan Pasar Rakyat UMi terselenggara berkat kerja sama dengan Pemkot Batu Kerja sama ini merupakan peluang besar bagi Kota Batu untuk mendorong UMKM agar berkembang lebih maju. PIP mendapat mandat memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM melalui lembaga penyalur terdiri dari Himbara, BUMN, badan usaha dan koperasi.

Totalnya ada sebanyak 110 lembaga penyalur yang memberikan akses pembiayaan kepada 13,5 juta pelaku UMKM dan mengakselerasi uang senilai Rp56,1 triliun sejak 2012-2025. Selain itu, PIP juga memainkan peran pendampingan agar UMKM makin tumbuh dan berkembang. Pendampingan dijalankan melalui kerja sama dengan berbagai pihak mulai pemda, perguruan tinggi maupun kementerian/lembaga.

“PIP tidak hanya hadir dalam pembiayaan, tetapi juga siap mendukung pembentukan komunitas, pemanfaatan sumber daya lokal, hingga kolaborasi lintas sektor termasuk pengelolaan kawasan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat,” ujar dia.

Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti melihat tingginya antusias masyarakat berbelanja di Pasar Rakyat UMi. Hal ini menunjukkan tanda-tanda positif atas digelarnya kegiatan rutin tahunan yang diprakarsai PIP untuk menciptakan suatu kolaborasi yang kokoh dengan pemerintah daerah. Serta meningkatkan kualitas sekaligus daya saing UMKM di seluruh Indonesia.

“Sehingga produk-produk UMKM di berbagai daerah, termasuk Kota Batu bisa dipasarkan dan dikenal secara luas, bahkan hingga mancanegara. Belanja produk UMKM dapat memberi manfaat atas peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” papar Prima.

Ia mengatakan, saat ini masih satu kerja sama yang dibangun PIP, yakni dengan Pemkot Batu. Pihaknya berharap, dengan infrastruktur yang begitu kuat, PIP bisa menambah jejaring kerja sama dengan daerah-daerah lainnya. Mengingat dari data yang disampaikan, ada sebanyak 170 juta UMKM di penjuru daerah, atau sekitar 70 persen dari populasi penduduk Indonesia sebanyak 270 juta jiwa.

Gambaran tersebut menunjukkan adanya suatu ketimpangan karena akses pembiayaan baru tersalurkan kepada 13,5 juta pelaku UMKM dengan total kucuran pembiayaan sebesar Rp44 triliun di tahun 2024. Secara spesifik di kawasan Malanf Raya akses pembiayaan baru menjangkau 14 ribu debitur pada tahun lalu.

Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi PIP untuk menciptakan pemerataan bagi pelaku UMKM agar bisa tersentuh pembiayaan UMi. Terlebih setiap daerah punya keunikan masing-masing untuk dijadikan potensi produk unggulan. Selain itu, pendampingan perlub dilakukan lebih intens guna membantu produk-produk UMKM tampil lebih menarik dari segi kemasan.

“Persoalan lainnya adalah bagaimana produk-produk UMKM ini dikemas secara menarik. Di samping itu juga, dari hasil pengamatan kunjungan kami ke daerah-daerah, banyak sekali daerah-daerah yang hanya nyontek dari daerah tetangga. Ada satu daerah sukses jualan keripik pisang hingga ekspor, akhirnya banyak yang meniru, dari teori ekonomi pasti harganya turun,” papar Prima.

Sementara itu, Wali Kota Batu, Nurochman memaparkan, kota dengan populasi penduduk 220 ribu jiwa ini, mencatatkan pertumbuhan PDRB sekitar 20,25 triliun di tahun 2024. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Batu sejak 2020-2024 grafiknya bangkit cepat dari panddemi. Di tahun 2020 mengalami kontraksi -6,46 persen, lalu tumbuh 6,20 persen di 2021-2023 nelampaui Jatim dan nasional. Di tahun 2024 ada pelambatan menjadi 5,04 persen, namun masih di atas capain nasional.

“Ini menandakan basis perekonomian cukup kuat ditopang pariwisata, UMKM, pertanian dan perdagangan,” imbuh Cak Nur.

Sektor-sektor unggulan tersebut berkontribusi terhadap laju PDRB Kota Batu. Industri pariwisata dengan 96 destinasi mampu mendatangkan 10 juta wisatawan. Implikasinya, sektor pariwisata berkontribusi 35 persen terhadap PDRB. Sektor pertanian berkontribusi 16,20 persen dengan dengan luas lahan 11.748 hektar areal pertanian. Sementara sektor UMKM bekontribusi sebesar 47,43 persen.

“Tentunya kami sangat gembira ketika kegiatan pemerintah pusat ditempatkan di Kota Batu. Kami siap berkolanorasi dan berinovasi untuk menciptakan tumbuh kembang ekonomi kreatif,” lanjut Cak Nur.

Dari sisi penanaman modal menunjukkan pertumbuhan signifikan. Investasi yang masuk ke Kota Batu pada Oktober 2024 sebesar Rp1,366 triliun atau terealisasi 102 persen. Capaiannya melonjak dua kali lipat pada Oktober 2025 yang membukukan Rp2,6 triliun atau terealisasi 234 persen.

“Ini dapat disimpulkan, kepercayaan dunia usaha kepada Pemkot Batu yang dapat menciptakan iklim investasi yang aman. Maka mari kita jaga. kenyamana, keharmonisan di Kota Batu,” ucap politisi PKB itu.

Lebih lanjut, Cak Nur menegaskan, event Pasar Rakyat ini merupakan suatu bukti solidnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemda. Pemkot Batu terus dipacu melakukan inovasi terobosan agar membuka ruang gerak pertumbuhan ekonomi lokal menuju panggung global.

“Pasar ini harus dikembangkan agar UMKM di Kota Batu semakin tumbuh berdaya saing. Tentunya disertai puka aksi nyata agar memperluas jejaring promosi dan pemasaran supaya produk UMKM punya nilai. Sehingga ada keberpihakan terhadap sektor ekonomi kerakyatan,” tandas dia.(der)

Berita Terkini

Arikel Terkait