MALANGVOICE– Lesunya angka kunjungan wisatawan ke Kota Batu sepanjang 2025 menimbulkan kegelisahan bagi pengelola destinasi maupun sektor jasa wisata. Namun di tengah situasi yang menghimpit, anggota Komisi A DPRD Kota Batu, Hasan Abdillah datang dengan seruan optimisme. Ia mengajak seluruh insan pariwisata untuk tidak hanya terpaku pada situasi sulit.
Ia menyatakan sektor pariwisata Kota Batu tidak boleh terjebak dalam sikap pasif di tengah tantangan yang ada. Menurutnya, pelaku wisata justru harus berani mengambil inisiatif untuk mencari peluang baru agar sektor pariwisata tetap bergerak. Dengan lantang, politisi yang akrab dengan dinamika industri wisata ini meminjam filosofi klasik Sun Tzu, “Pertahanan terbaik adalah menyerang.”
Menurutnya, di saat pasar sedang surut, sikap pasif justru akan membawa sektor ini menuju keruntuhan. “Kalau kita menyerang dan meleset, posisi paling buruk kita masih bisa bertahan. Tapi kalau sejak awal memilih bertahan, ujungnya bisa menuju keruntuhan,” tegasnya.
Hasan bukan sekadar berteori. Sebelum duduk di kursi DPRD, ia adalah bagian dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan penggagas komunitas wisata sepeda, Batu Cycling. Pengalaman di akar rumput ini membuatnya paham betul bahwa roda pariwisata tak bisa berputar sendiri. Lesunya pergerakan wisatawan, juga dipicu faktor eksternal seperti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mengurangi perjalanan dinas dan event. Padahal, selama ini kegiatan tersebut turut menyemarakkan kunjungan ke Kota Batu.
Oleh karena itu, ia mengajak para agen travel, pemandu wisata, hingga UMKM untuk berkreasi tanpa henti mencari pasar baru. Namun, inisiatif di tingkat pelaku saja dinilai tidak cukup. Kota Batu, menurut Hasan, membutuhkan sebuah fondasi kebijakan yang kokoh untuk menyatukan visi dan langkah bersama. Fondasi itu adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA).
Sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Hasan menyebut RIPPARDA akan menjadi “ruh” atau jiwa dari pengembangan pariwisata ke depan. “Konsep besarnya adalah menyatukan langkah semua sektor, mulai dari HPI, pelaku jasa wisata, hingga UMKM agar tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Ia menyoroti fenomena “ego sektoral” yang kerap terjadi di lingkungan pemerintah. Selama ini, program-program dari berbagai dinas seringkali berjalan sendiri-sendiri, lebih mencerminkan ambisi instansi daripada visi besar kepala daerah. Akibatnya, koordinasi menjadi timpang dan tumpang tindih kebijakan tak terhindarkan. Dengan adanya RIPPARDA, ia berharap semua elemen pemerintahan dan pelaku wisata bisa berjalan seirama menuju tujuan yang sama.
Untuk mempercepat terwujudnya RIPPARDA dan solusi atas persoalan di lapangan, Hasan memberikan pesan penutup yang tegas. Ia meminta para pelaku pariwisata untuk tidak hanya menyampaikan keluh kesah secara lisan.
“Sampaikan secara resmi, hitam di atas putih. Dengan begitu kami di DPRD punya dasar kuat untuk menindaklanjuti dan memanggil pihak terkait,” pungkasnya.(der)