MALANGVOICE- Para pedagang pasar resmi di Kota Malang menjerit akibat keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang semakin merajalela. Mereka merasa dirugikan karena harus bersaing dengan PKL yang berjualan tanpa izin di lokasi-lokasi strategis, padahal mereka telah membayar retribusi.
Anggota DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengungkapkan pihaknya menerima banyak aduan dari para pedagang yang merasa diperlakukan tidak adil.
“Persaingan yang tidak sehat ini semakin membuat pedagang resmi sulit berkembang, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,” ujarnya.
Pemkot Malang Komitmen Tuntaskan Revitalisasi Pasar Besar Malang
Tak hanya merugikan pedagang resmi, keberadaan PKL liar juga dituding menjadi penyebab utama kemacetan di sejumlah titik di Kota Malang. Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki, kini berubah fungsi menjadi lapak-lapak liar. Kondisi ini diperparah dengan parkir liar yang semakin menambah kesemrawutan lalu lintas.
Bayu menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam menertibkan PKL liar dan parkir liar.
“Ini bukan hanya tugas satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. Pemkot harus bisa menggerakkan semua OPD terkait, termasuk Diskopindag, Dishub, dan Satpol PP. Hilangkan ego sektoral dan kerja secara terintegrasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya solusi yang adil bagi para PKL. “Jangan hanya menggusur, tapi sediakan tempat yang layak. Buatlah regulasi dan tempat yang jelas agar mereka bisa tetap berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum,” tambahnya.
Beberapa kali Pemkot Malang telah melakukan razia terhadap PKL liar, namun hasilnya tidak signifikan. Para PKL liar kembali lagi ke lokasi yang sama setelah ditertibkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum efektif dan perlu langkah yang lebih tegas serta berkelanjutan.
Bayu juga menyoroti pentingnya keseriusan Wali Kota dalam memberikan arahan yang jelas kepada jajaran OPD terkait.
“Tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, masalah ini tidak akan pernah selesai. Wali Kota harus turun tangan langsung dan memastikan ada kebijakan yang berkelanjutan, bukan sekadar aksi sesaat,” pungkasnya.
DPRD Kota Malang berjanji akan terus mengawasi dan mendesak Pemkot Malang agar lebih serius dalam menertibkan PKL liar.
“Kami akan terus mengawasi dan mendorong agar ada kebijakan yang adil, tegas, dan benar-benar berpihak pada ketertiban serta kesejahteraan pedagang resmi,” tutup Bayu.(der)
