MALANGVOICE – Dewan baru Kota Malang hasil PAW (Pergantian Antar Waktu) kembali mendapat wejangan. Kali ini datang dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Legislatif, menurutnya, tak boleh banyak mengkritik pemerintah.
“Pengertian Pemda (pemerintah daerah) itu harus dipahami dulu. Sesuai Pasal 18 (1) UUD 19945 eksekutif dan legislatif pada posisi yang sama. Maka fraksi-fraksi jangan ngritik kebijakan,” kata pria akrab disapa Pakde Karwo ini saat memberikan sambutanya di DPRD Kota Malang, Kamis (4/10).
“Karena kan sudah ikut rapat. Yang sering kritik (mungkin) jarang masuk. Jarang bersama-sama (eksekutif),” imbuhnya disambut tawa peserta rapat Paripurna Penyampaian Visi-Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tersebut.
Pakde Karwo menambahkan, semestinya legislatif atau dewan melontarkan kritik untuk pelaksanaan kebijakan jika tidak sesuai. Bukan malah sebaliknya. Maka, lanjut dia, dewan dan pemerintah kota seharusnya kompak untuk memajukan daerahnya.
“Kenapa ini saya ingatkan, karena kita pernah tergelincir (permasalah hukum),” tutup politisi Demokrat ini.
Apa yang disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo diamini Wakil Ketua DPRD Kota Malang Abdurrochman. Banyak visi-misi pemerintah daerah yang bagus. Namun dalam pelaksanaanya jika tidak bagus, maka dewan wajib mengkritisi. Partisipasi masyarakat pun sangat diharapkan aktif memantau pelaksanaan atau realiasi tersebut.
“Betul seperti disampaikan Pak Gubernur (Soekarwo). Karena kritik saat pembahasannya itu ya lucu. Maka lebih baik memperbaiki, dan
lebih bersinergi,” kata Abdurrochman kepada awak media.
“Lebih baik memaksimalkan fungsi sebagai mitra kerja. Legislatif tetap mengawasi visi- misi apakah sudah sampai ke masyarakat dengan baik,” pungkas politisi PKB ini.(Der/Aka)
