MALANGVOICE– Pengelolaan anggaran publik dirancang sebagai sarana kebijakan mencapai tujuan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemanfaatan keuangan daerah diharuskan menyentuh langsung akar masalah faktual yang terjadi dalam masyarakat. Sekaligus sebagai instrumen menstimulasi ruang gerak pertumbuhan ekonomi.
Sejalan dengan itu, Wali Kota Batu, Nurochman meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Batu untuk mempercepat realisasi belanja daerah. Strategi tersebut dapat memutar roda perekonomian di daerah di tengah tantangan dinamika global. Serta menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah harus seirama agar dapat mewujudkan sejumlah program prioritas Mbatu Sae dan RPJMD Batu.
Menurutnya, akselerasi belanja pemerintah daerah sebagai solusi strategis memastikan program kerja triwulan II memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Pihaknya juga mengingatkan agar tiap OPD mengoptimalkan kinerja agar mencapai tujuan besar yang dicanangkan Kota Batu. Maka budaya kerja yang selama ini dikebut di akhir tahun harus ditinggalkan.
“Realisasi belanja modal dan jasa harus segera diakselerasi. Timeline yang kita buat harus menjadi patokan awal pengerjaan, bukan batas akhir untuk menumpuk proses administrasi. Budaya kerja kita harus berubah agar serapan anggaran ini segera dirasakan manfaatnya oleh publik,” tegas Wali Kota yang akrab disapa Cak Nur tersebut.
Selain percepatan belanja daerah, Pemkot Batu juga mulai melakukan transformasi budaya kerja di lingkungan birokrasi. Mulai April 2026, pemerintah kota resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara. Kebijakan ini disebut sebagai langkah adaptif menghadapi dinamika global sekaligus untuk mendorong efisiensi penggunaan energi dan bahan bakar.
Meski demikian, Cak Nur memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan kinerja birokrasi tetap optimal. “Pelayanan publik harus tetap berjalan maksimal. Karena itu kebijakan ini akan terus kita evaluasi dan audit secara berkala,” tambahnya.
Ia juga menyoroti perkembangan investasi di Kota Batu yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data pemerintah daerah, nilai investasi di Kota Batu tercatat mengalami lonjakan signifikan hingga sekitar 200 persen.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, ia mengingatkan agar tingginya nilai investasi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Selain itu, ia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kepatuhan lingkungan bagi setiap investor yang masuk.
“Investasi harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Saya minta OPD teknis memberikan pelayanan perizinan yang prima, tetapi tetap tegas dalam pengawasan di lapangan agar lingkungan kita tetap terjaga,” tegasnya.(der)