Optimalisasi Dashboard JKN, Wali Kota Malang Yakin BPJS Tidak Akan Merugi

Wali Kota Sutiaji saat menjadi narasumber Webinar Pemanfaatan Dashboard JKN oleh Pemerintah Daerah untuk Pengambilan Kebijakan di Bidang Kesehatan di NCC Balai Kota Malang, Rabu (26/8).

MALANGVOICE – Pemerintah Kota Malang merespon positif hadirnya Dashboard JKN sebagai wujud amanat pemanfaatan dan pengelolaan data. Dashboard JKN diyakini mampu meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Sutiaji saat menjadi narasumber Webinar Pemanfaatan Dashboard JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) oleh Pemerintah Daerah untuk Pengambilan Kebijakan di Bidang Kesehatan di NCC Balai Kota Malang, Rabu (26/8). Webinar ini diikuti oleh 815 peserta, terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta cabang BPJS Kesehatan se-Indonesia yang terhubung melalui teleconference.

Dijelaskannya, Dashboard JKN memiliki benefit, diantaranya mendukung peningkatan kepesertaan dan kepatuhan akan bisa dipantau, akses data yang memudahkan pemetaan kelompok sasaran untuk penanganan berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, jumlah faskes kerjasama, serta memudahkan dokter/nakes untuk menganalisis rujukan dan mengoptimalkan faskes pratama.

Dashboard JKN ini juga dianggap relevan dengan kebijakan Pemerintah Kota Malang yaitu Malang 4.0 Smart City. Bagaimana masyarakat saat ini selalu menggunakan IT, dan saat ini Puskesmas dan klinik juga 100 persen sudah menggunakan antrean online.

“Kalau kepala daerah dan kepala dinas kesehatan benar-benar memanfaatkan ini, BPJS ke depan tidak akan mengalami kerugian terus menerus,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, bahwa jika Dashboard JKN tersebut dimanfaatkan dengan baik, maka COVID-19 tidak perlu ditakuti. Sebab pada dashboard tersebut seluruh data-data kesehatan sudah terpantau detail.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Dina Diana Permata menjelaskan bahwa untuk menggunakan Dashboard JKN tersebut, masing-masing pemerintah daerah dibuatkan user. Sehingga hanya melihat profil peserta JKN yang ada di daerah tersebut.

“Jadi Pemda itu tahu peserta JKN di Kota Malang ini terbanyak sakit apa, untuk katastropik terbanyak diagnosa apa, sehingga di sini bisa digunakan untuk menyusun kebijakan promotif dan preventif,” ujarnya.(der)