MALANGVOICE – Bawaslu Kota Batu mulai melakukan mitigasi atau pemetaan potensi kerawanan Pemilu 2019. Kali ini Bawaslu mengajak serta kepolisian, KPU hingga media massa.
Berbagai media massa yang kredibel diundang di Kantor Bawaslu Kota Batu Jalan Bukit Berbunga Sidomulyo, Rabu (29/8). Baik media cetak, elektronik hingga media online. Saran banyak pihak diharapkan mengurangi subjektifitas dalam rangka menyusun indeks kerawanan pemilu (IKP), pemilian umum presiden (Pilpres) dan pemilihan umum legislatif (Pileg) 2019.
“Sebenarnya ini sudah digagas sejak 2015. Sebelumnya, IKP hanya dibahas internal Bawaslu saja,” kata
Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Batu Yogi Eka Chalid.
Secara konseptual, lanjut Yogi, Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2019 dapat didefinisikan sebagai segala hal yang mengganggu dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan adil. IKP jadi ajang Mitigasi terhadap potensi buruk saat pemilu.
“Berbeda dengan sebelumnya, aspek SARA hingga berita hoax sebagai treatment khusus penyusunan IKP.
Sehingga (harapannya) potensi gangguan dapat diminimalisir sedini mungkin,” sambung dia.
Ketua Bawaslu Kota Batu Abdur Rochman menambahkan, penyusunan IKP ditarget rampung, 31 Agustus mendatang. Hasilnya akan diserahkan ke Bawaslu RI yang jadi bagian IKP nasional.
Sementara itu, perwakilan media M. Dhani Rahman mengatakan, penting bagi Bawaslu juga memperhatikan mana media massa yang memiliki legal formal dan wartawannya telah mengantongi sertifikasi resmi. Terutama dari Dewan Pers. Sehingga potensi gangguan Pemilu dari berita hoax dan tidak jelas sumbernya bisa diantisipasi.
“Insya Allah, dengan media seperti itu bisa memberikan pemberitaan yang profesional dan berimbang. Namun, terkait berita hoax, bisa jadi juga karena mudahnya akses media sosial oleh masyarakat, ” jelas wartawan Times Indonesia ini.(Hmz/Aka)