MALANGVOICE – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan dan sekaligus menegaskan bahwa Kepala Desa (Kades), Camat dan seluruh perangkatnya harus netral dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020.
“Saya tahu Kabupaten Malang sedang melaksanakan Pilkada, saya datang ke Malang dalam rangka kunjungan kerja, saya nggak ada urusan dengan Pilkada,” ungkapnya, di Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kepanjen, Jumat (27/11).
Menurut Gus Menteri (Panggilan akrabnya), walau saat ini menjelang perhelatan Pilkada Kabupaten Malang 2020, dirinya meminta kepada seluruh jajaran Kades, Camat, ASN (Aparatur Sipil Negara), serta para pejabat agar menjalankan tugas pokok fungsinya sesuai aturan yang telah berlaku, dan bersikap netral.
“Pilkada biarkan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kades nggak perlu takut, harus mandiri. Harus netral. Ini seperti yang ada pada gambar dan tulisan ini,” jelasnya, sambil menunjuk X-Banner Pemkab Malang tentang himbauan netralitas ASN.
Bahkan, lanjut Gus Menteri, seluruh Kades, camat dan pejabat lainnya agar tidak perlu takut kepada siapapun terkait perhelatan Pilkada Kabupaten Malang 2020.
“Jika Gus Ali (Anggota Komisi XI DPR RI, Ali Ahmad, red) ngancam-ngancam nggak usah takut, kalian dilindungi undang-undang,” tegasnya.
Sebab, tambah Gus Menteri, jika merujuk pada undang-undang dan amanat presiden tentang kemandirian sebuah desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, seluruh Kades diminta menggunakan Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia.
“Kita harus fokus untuk menuju kemandirian desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang kemandirian desa. Dana Desa harus dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, utamanya masyarakat miskin serta juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia,” tukasnya.(der)