MALANGVOICE – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo sangat mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kota Malang. Semua dinilai sudah tepat.
“Kami dari pemerintah pusat sangat mengapresiasi langkah cepat yang diambil Pemprov Jatim terkait permasalahan roda pemerintahan. Sistem pemerintahan di Kota Malang tidak boleh berhenti, dan harus tetap berjalan,” kata Tjahjo Kumolo usai menghadiri pelantikan anggota DPRD hasil PAW.
Tjahjo mengakui dalam sejarah Indonesia, baru di Kota Malang ada kasus korupsi yang menyeret hampir seluruh anggota DPRD. Bahkan Wali Kota Malang non-aktif juga terseret dalam skandal korupsi suap APBD P 2015 tersebut.
“Baru kali ini ada kasus yang membuat lembaga pemerintahan tidak bisa bekerja karena tidak memenuhi kuorum. Kemarin, segala urusan yang berhubungan dengan PAW ini diselesaikan, dan hari ini, Senin (10/9) resmi dilantik,” tambahnya.
Tjahjo juga berpesan kepada 40 anggota DPRD yang baru dilantik agar tidak mengulang kasus yang menimpa anggota DPRD terdahulu. Mereka harus bisa bekerja dengan baik dan mengembalikan kepercayaan publik.
“Mereka harus fokus untuk meningkatkan kinerja sekaligus mengembalikan kepercayaan publik yang sempat luntur. Selain itu juga harus memahami area rawan korupsi yang menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah bansos, pajak, pengadaan barang, jasa, dan beberapa area lain. Anggota dewan adalah mitra pemerintah daerah. Keduanya harus bisa saling mengisi dan melengkapi,” pungkasnya.
(Der/Ulm)