MALANGVOICE – Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti visi misi Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang dalam Pilwali 2018. MCW menyesalkan kurangnya keberpihakan pada upaya pemberantasan korupsi dalam visi misi semua Paslon.
Divisi Advokasi Politik MCW Syamsu Hidayat menegaskan, visi misi merupakan elemen penting bagi warga Kota Malang untuk menentukan pemimpin. “Sebab visi misi Kepala Daerah menjadi cikal bakal Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Daerah Kota Malang untuk jangka lima tahun ke depan,” tandasnya.
Menurutnya, Paslon dalam penyusunan tidak menjadikan isu anti korupsi sebagai hal yang penting. Padahal, lanjutnya, di dalam perda No 5 tahun 2010 tentang RPJP di dalam misi salah satunya mewujudkan tata pemerintahan dan aparatur yang Professional.
Penjelasan lebih lanjut yakni dengan mewujudkan Kota Malang dengan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima di berbagai sektor publik yang didukung oleh perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, infrastruktur yang memadai, dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif, dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Untuk mewujudkan misi itu maka pilihan yang tepat adalah visi misi yang anti korupsi. Selain itu juga merupakan manifestasi misi mewujudkan Kota Malang yang agamis, bermoral, bertika, beradap, berbudaya, beriman dan bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa.
“Apalagi Kota Malang yang cenderung belum bersih dari korupsi, misalkan dugaan suap Perubahan APBD 2015,dugaan Korupsi Jembatan Kedung Kandang, dugaan Korupsi Lahan RSUD Kota Malang, sehingga factor ini yang menjadikan isu anti korupsi menjadi suatu hal yang sangat penting,” tuturnya.(Coi/Aka)