MALANGVOICE – Malang Corruption Watch (MCW) menilai beberapa kebijakan Pemerintah Kota Malang kurang mendapat kontrol dari DPRD Kota Malang sebagai lembaga pengontrol.
MCW lantas menyebut tentang permasalahan anggaran dalam penanganan penyebaran Covid-19 yang tidak transparan dan pembangunan rumah sakit BRI.
“Sebenarnya hubungan Legislatif dan Eksekutif di Kota Malang bukannya tidak harmonis, tapi Dewan kurang tegas dalam mengontrol beberapa kebijakan Pemkot Malang,” ungkap koordinator MCW, Atha Nursasi, saat dihubungi, Kamis (4/3).
Bahkan Atha menganggap selama ini DPRD Kota Malang terbilang pasif dan belum maksimal menjalankan tugasnya melakukan pengontrolan serta pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.
“Ada beberapa hal yang membutuhkan peran aktif (anggota) dewan. Cuma sejauh ini masih belum dilakukan secara maksimal,” ujarnya.
Atha melihat banyak kebijakan Pemkot Malang yang dinilai merugikan masyarakat, beberapa di antaranya tentang anggaran penanganan Covid-19 yang tidak transparan, dan pembangunan rumah sakit BRI.
“Sejauh ini kami (MCW) melihatnya seperti itu, karena kami juga masih mempelajari ada beberapa kebijakan yang tadi saya bilang dan beberapa hal yang membutuhkan peran sentral DPRD,” jelasnya
Untuk itu, tambah Atha, MCW akan mencoba untuk mempelajari lebih dalam terkait isu lelang jabatan yang sempat mencuat di Kota Malang saat ini.
“Kita perlu mempelajari lebih jauh, terutama prosesnya. Kira-kira siapa saja yang terlibat dengan mendukung proses itu terjadi, kemudian siapa saja pejabat-pejabat yang melakukan praktik semacam itu. Kita perlu mempelajari lebih jauh,” tandasnya.(end)