MALANGVOICE – Pos anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kota Batu menipis. Hal itu lantaran terkuras untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tersebar di 19 titik bencana.
Daerah yang termasuk adalah Kelurahan Sisir, Kelurahan Dadaprejo, Kelurahan Songgokerto, Desa Sumbergondo, Desa Tulungrejo, Desa Giripurno, Desa Sidomulyo, Desa Bumiaji dan Desa Torongrejo.
Nilai anggaran yang disediakan sekitar Rp300 juta. Kini menginjak semester pertama 2022 hanya tersisa Rp100 juta. Dengan sisa itu, diperkirakan tak mencukupi jika ditambah dengan pekerjaan di empat lokasi lainnya.
“Kami masih memiliki pekerjaan lagi di empat lokasi yang harus segera ditangani. Jenis pengerjaannya berupa pembuatan saluran irigasi maupun perbaikan penahan jalan di sekitar irigasi,” ungkap Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Batu, Suhartono.
Ia mengatakan, pos anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tahun ini lebih kecil dibandingkan 2021 kemarin. Pada 2021 lalu, mencapai Rp 500 juta yang didapat dari tambahan saat PAK APBD.
Menipis anggaran tahun ini, tak lepas dari tingginya intensitas kejadian bencana pada tahun 2022. Ia mengatakan, pada masing-masing titik, jumlah bencana bervariasi. Rata-rata kejadiannya bisa 2-3 kali peristiwa bencana. Untuk penanganan rehab dan rekonstruksi bangunan, biasanya dilakukan karena terdapat bencana tanah longsor, rumah ambruk dan kebakaran.
Dengan menipisnya sisa anggaran tersebut, pihaknya berharap agar saat PAK tahun 2022 mendatang, BPBD kembali mendapatkan kucuran dana. Terutama untuk melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
“Jika kami tidak dapat anggaran tambahan di PAK. Bisa juga dianggarkan melalui anggaran belanja tidak terduga (BTT). Hal seperti itu sudah pernah kami lakukan pada tahun 2020 lalu saat menangani TPA Tlekung karena longsor,” ungkapnya.
Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso menyampaikan, apabila sisa anggaran benar-benar habis dan ada kebutuhan mendesak perihal penanganan bencana di Kota Batu. Secara otomatis pihaknya akan menganggarkan dalam PAK yang rencananya bakal dilakukan pertengahan tahun 2022.
“Untuk besaran anggaran yang akan diberikan, perlu melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Apabila anggarannya memang sudah kosong, maka kepala dinas atau SKPD terkait bisa mengajukan di anggaran PAK. Nantinya akan kami lakukan pertimbangan apakah jumlah anggaran tersebut direstui atau tidak,” tandasnya.(der)