MALANGVOICE – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Batu mendata, hingga kini masih ada sekitar 87 paket pekerjaan yang akan didaftarkan melalui LPSE. Rencana umum pengadaan (RUP) yang diajukan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Batu itu bernilai Rp 107 miliar.
Kepala BPJB Kota Batu, Endro Wahyudi mengatakan, sebelum diinput pada LPSE, paket pekerjaan terlebih dulu didaftarkan pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP). Seluruh OPD di lingkungan Pemkot Batu pun telah 100 persen mendaftarkan paket pengadaan sejak Maret lalu.
“Dari seluruh paket yang ada di SIRUP, 87 diantaranya disiapkan untuk dimasukkan pada LPSE. Utamanya pekerjaan di atas Rp 200 juta yang mekanismenya tender. Yang sudah terdaftar di LPSE hingga kini masih ada tiga paket,” ujar dia.
Ia menerangkan untuk tiga paket yang telah naik lelang diantaranya paket pengawasan pembangunan Uji KIR senilai Rp 277 juta, paket pengawasan pembangunan SMPN 7 sejumlah Rp 298 juta dan belanja alat atau sovenir untuk Safari Ramadan sebesar Rp 299 juta.
“Sedangkan untuk puluhan paket lelang lainnya masih belum ditenderkan. Diperkirakan akan naik di LPSE Kota Batu Mei dan Juni. Ini mungkin karena dokumen belum masih belum siap atau masih direvisi,” bebernya.
Endro berharap seluruh SKPD segera menyelesaikan dokumen. Sehingga belanja barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa segera dilaksanakan.
Menanggapi banyaknya SKPD yang belum menyelesaikan dokumen agar paket lelang segera naik di LPSE, Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman angkat bicara. Pihaknya meminta agar eksekutif bisa mempercepat pelaksanaan tender. Sehingga sisa program prioritas yang ada bisa terlaksana di tahun ini.
“Masih banyak program prioritas yang belum dijalankan oleh Pemkot Batu. Apalagi tahun ini jadi tahun terakhir Wali Kota dan Wawali menjabat. Dengan tersisanya waktu dan beberapa program prioritas tersebut, legislatif meminta agar SKPD segera mempercepat pelaksanaan lelang. Apalagi program prioritas langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya
Beberapa program prioritas itu meliputi pembangunan SMPN 7 Junrejo, pembangunan cold storage, tempat Uji KIR, pembangunan jalan tembus Sisir-Pandanrejo-Temas dan banyak lagi. Menurutnya agar program-program prioritas itu bisa diselesaikan tepat waktu tahun 2022 ini. Ia berharap agar SKPD terkait segera mempercepat proses administrasi. Itu bisa dilakukan dengan perencanaan yang baik.
“Karena itu, kami meminta agar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu dan Inspektorat memberikan penekanan agar SKPD segera melengkapi persyaratan lelang. Sehingga program-program bisa segera bisa ditenderkan,” terang Cak Nur sapaan akrabnya.
Menurut Cak Nur, adanya keterlambatan atau gagalnya lelang karena beberapa faktor. Salah satunya kesiapan dan juga program tidak merujuk pada RPJMD. Untuk faktor lainnya, lanjut dia, bisa juga ada program yang di paksakan. Sehingga diperlukan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati di dokumen APBD.
“Jadi keterlambatan dan kesiapan dokumen-dokumen dari pemerintah yang menentukan ketepatan waktu lelang. Gagal lelang bisa saja di sebabkan karena program tidak merujuk pada dokumen RPJMD dan RKPD pemerintah daerah,” papar Ketua DPC PKB Kota Batu itu.(der)