MALANGVOICE – Pro kontra yang terjadi dalam revitalisasi hutan kota Malabar dikarenakan karena kurangnya komunikasi yang dibangun Pemerintah Kota Malang dengan warga dan DPRD Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono mengaku heran sebab antara keinginan warga yang pro kontra ternyata sejalan dan tidak pernah menolak revitalisasi.
“Selama ini kita tidak pernah diajak omong, dewan tidak menolak, warga Klojen tidak menolak dan aliansi juga tidak menolak, ini permasalahannya dimana, hanya komunikasi,” kata Arif Wicaksono kepada perwakilan warga sekitar taman kota Malang, Senin (14/9).
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto menegaskan, saat pihaknya rapat kerja dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) sudah sepakat soal pembicaraan site plan.
Namun, hingga saat ini masih belum ada komunikasi antara dewan dan DKP, sehingga demo warga baik yang pro dan kontra terjadi. “Tidak ada DPRD menolak revitalisasi, kita hanya menyamakan persepsi,” ungkap Bambang.
Dijelaskan, dewan tidak pernah mempermasalahkan CSR perusahaan, namun selama menggunakan lahan pemerintah DPRD wajib mengawasi hal itu. “Kita sayang kepada pemkot, jangan sampai ada alih fungsi, seperti yang terjadi pada drive thru ATM” tandasnya.
Forum Komunikasi LPMK Klojen, Samsul Hadi mengaku ada miskomunikasi yang terjadi selama ini. “Ada forum CSR yang pada pemerintahan sebelumnya sudah digagas, ini kami mohon dihidupkan kembali,” kata Samsul.-
