MALANGVOICE – Maraknya pungutan liar (pungli) dibeberapa sekolah Kota Malang, membuat Komisi D DPRD turun tangan.
Mereka meminta kepada Dinas Pendidikan (Diknas) agar menggenjot sosialisasi mengenai Bosda dan sumbangan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Hadi Susanto mengatakan harusnya sosialisasi tentang sumbangan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak kepada sekolah.
Sebab, selama ini belum jelas batasan gratis lantaran tidak ada peraturan daerah yang mengatur batasan itu.
“Selama ini kita kan belum memiliki batasan yang jelas apa yang disebut sekolah gratis, batasannya apa, ini yang harus diperjelas melalui sosialisasi,” bebernya
Selain itu, Hadi juga mempertanyakan program nasional Kartu Indonesia Pintar (KIP). “KIP juga masih kurang sosialisasi, padahal ini juga membantu siswa,” tandasnya.-