Lewat BRIEF Diharap Mampu Atasi Persoalan Ekonomi Masyarakat

BRIEF di FEB UB. (istimewa)

MALANGVOICE – Forum diskusi Brawijaya Economic and Business Forum (BRIEF) rampung digelar pada Selasa (30/4) lalu. BRIEF ini diinisiasi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Drs Nurkholis, M.Bus (Acc).,Ak.,PhD bersama dengan akademisi lain.

Langkah progresif ini diambil untuk menghidupkan forum-forum diskusi di antara kaum akademisi kampus untuk melakukan kajian-kajian mendalam mengenai persoalan ekonomi lokal maupun nasional. BRIEF memiliki konsep diskusi publik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti pemerintah, pengusaha, perbankan dan masyarakat untuk bersama-sama dengan kaum akademisi memikirkan solusi praktis bagi persoalan ekonomi di masyarakat.

Kolaborasi ini menghadirkan solusi yang tidak hanya sarat aspek keilmuan, namun kompromi serta nalar-nalar praktis dari masyarakat yang sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga memudahkan dalam proses implementasinya.

“Banyak forum-forum diskusi sejenis dihadirkan. Namun, ujungnya adalah forum-forum tersebut terjebak dalam ruang hampa elitis, solusi hanya menjadi catatan kaki kegiatan tanpa tindak lanjut dan ide-ide besar menguap karena dalih menggugurkan kewajiban atau program”, jelas Hendi Subandi, Ketua Pelaksanaa Launching BRIEF dan Diskusi Publik “Kota Malang Darurat Infrastruktur Ekonomi?” pada Selasa (30/4) di Ruang Sidang Utama FEB UB.

Sementara itu Dekan FEB, Nurkholis mengatakan, permasalahan di Kota Malang ini bukan hanya beban pemerintah saja, melainkan seluruh aspek di dalamnya.

“Masalahmya Malang ini merupakan kota tua dan lama mapan. Kita pikirkan bagaimana akselesasinya untuk membuat Malang kinerjanya alami lompatan pertumbuhan yang meningkat. Kota Malang harus dibuat nyaman,” jelasnya.

Kehadiran BRIEF sebagai suluh problematika ekonomi bangsa dibuktikan dengan menyelenggarakan diskusi publik perdananya yang membahas permasalahan infrastruktur di Kota Malang. Dalam diskusi itu hadir Wali Kota Malang, Drs H. Sutiaji, DPRD Kota Malang, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Bank Indonesia, Malang Corruption Watch (MCW), akademisi, pelaku usaha, dan stakeholder.(Der/Aka)