MALANGVOICE – Kabar ketidakharmonisan tiga pejabat utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, semakin hangat dibicarakan.
Ucapan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, dan Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto justru dianggap sekadar menenangkan publik untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya.
Hal ini disampaikan Koordinator Badan Pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ProDesa Malang Ahmad Kusaeri menanggapi bantahan Darmadi dan Didik.
Sebelumnya, Darmadi dan Didik dengan gamblang dan tegas membantah dengan segala argumentasi kabar ketidakharmonisan bupati, Wabup, dan Sekda Kabupaten Malang.
“Ah, itu (bantahan) cuma ngeles (menghindar) saja, karena yang terjadi di lapangan tidak seperti pengakuan tersebut,” katanya.
Bahkan, lanjut Kusaeri, ketidakharmonisan tiga pejabat utama tersebut terjadi sejak lama. Baru terungkap karena situasi di Pemkab Malang semakin keruh akibat munculnya kelompok-kelompok di bawah masing-masing tiga pejabat utama tersebut.
Kusaeri juga membenarkan indikasi ketidakharmonisan adalah salah satu dari tiga pejabat utama pernah mengumpulkan beberapa kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Malang.
“Diluar kekuasaan politik, temuan terbaru kami, dalam tubuh organisasi Pemkab Malang ada satu barisan lagi diluar tiga kelompok itu,” ujarnya.
“Hal itu membuat situasi semakin keruh. Saya berharap mereka (tiga pejabat utama) solid dan kompak untuk membangun Kabupaten Malang,” pungkasnya.(end)
