MALANGVOICE – Pemkot Malang menorehkan catatan total transaksi belanja di Jatim Bejo sebesar Rp67.082.500.435.
Jumlah itu membawa Kota Malang meraih penghargaan Peringkat Pertama sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) tahun 2022.
Atas raihan itu, Kota Malang mendapat peringkat pertama pada acara Penyerahan E-Purchasing Awards Tahun 2023 di Grand City Surabaya, Senin (29/5) dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Baca Juga: Seminar Internasional Fikes UMM Bandingkan Pelayanan Kesehatan Indonesia dengan Spanyol
Jumlah Sekolah Rusak di Kabupaten Malang Alami Penurunan
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta seluruh kepala daerah untuk saling mengawal E-Purchasing ini. Mengingat ini turut mendorong pertumbuhan UMKM dan berdampak pada ekonomi daerah. Salah satu poin yang diminta antara lain penguatan serapan belanja UMKM untuk pengadaan barang jasa.
“Tentu harapan kita ketika sektor UMKM semakin banyak terserap pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur, maka setiap pertumbuhan di Jawa Timur akan memberikan ruang penurunan tingkat pengangguran terbuka. Makin tumbuh makin inklusif, makin tumbuh makin berkurang kemiskinan, makin tumbuh makin berkurang pengangguran, makin tumbuh meningkat kesejahteraan. Saya rasa ini misi besar kita semua bagi kita semua sebagai sebuah bangsa, misi besar kita semua sebagai kepala daerah di setiap kabupaten dan kota,” ucap Gubernur Khofifah.
Lebih lanjut, Walikota Sutiaji meminta agar prestasi ini menjadi acuan semangat untuk terus melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Jatim Bejo maupun E-Katalog Lokal.
“Tentu prestasi ini harus menjadi acuan kita untuk semakin konsisten melakukan transaksi baik melalui Jatim Bejo atau E-Katalog lokal. Semakin banyak transaksi akan semakin menguatkan UMKM. Progress kita harus semakin baik, kita angkat UMKM lokal agat berjaya di negeri sendiri,” ujarnya.
Sutiaji mengatakan, penerapan aplikasi ini mendorong pemerintah untuk senantiasa transparan serta akuntabel dalam Pengadaan Barang Jasa. Di sisi lain, juga memberikan dampak terhadap penguatan UMKM.
“Selain mengedepankan transaksi yang transparan, ini juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Malang dalam mengutamakan produk UMKM lokal terkait pengadaan barang dan jasa. Terlebih ini juga menjadi bentuk digitalisasi UMKM. Mudah-mudahan memberikan penguatan untuk UMKM dan pada akhirnya memberikan efek domino penguatan ekonomi Kota Malang,” jelasnya.
Sebagai informasi, aplikasi Jatim Bejo merupakan program Pemprov Jatim berupa E-Marketplace untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan melibatkan UMKM sebagai penyedianya.(der)