MALANGVOICE – Pemerintah menetapkan prioritas nasional dalam percepatan penanganan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh komponen baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diminta untuk melakukan aktivasi guna melaksanakan program tersebut.
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Republik Indonesia pun mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memunculkan Program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing Indonesia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu usai paparan bersama Kementerian PAN-RB di Surabaya mengatakan, pemerintah pusat sedang menyusun pola Reformasi Birokrasi Tematik, khususnya dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Bentuk Apresiasi, Ketua DPRD Kota Malang Borong Dagangan di Bazar Kampung Kuliner RW 02 Ketawanggede
“Reformasi Birokrasi Tematik Kota Malang mengambil fokus pada penyusunan database kesejahteraan sosial yang berbasis by name, by address, by NIK dan by need (kebutuhan) sehingga semua upaya penanganan Kemiskinan yg dilakukan oleh Pemkot Malang lebih tepat sasaran,” ujar Dwi Rahayu, Jumat (16/9).
Sementara itu, Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat kepada Kota Malang. Menurutnya, Reformasi Birokrasi Tematik Kota Malang dikembangkan untuk mempertajam perumusan perencanaan pembangunan di Kota Malang.
“Melalui (Reformasi Birokrasi Tematik) ini, kita dapat meningkatkan kualitas database kesejahteraan sosial yang terkoneksi ke Satu Data Malang serta dapat dibagi pakaikan kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan program yang menunjang pengentasan kemiskinan,” kata Sutiaji.
Salah satu contoh, kata dia, Pemkot Malang dapat melakukan pendalaman bahwa ada kemiskinan yang sulit distimulus dengan bantuan permodalan. “Mereka lebih membutuhkan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, maka muncul program Rantang Kasih,” sambungnya.
Pola Pengentasan Kemiskinan yang dikembangkan Kota Malang juga berhasil menjadi pilot project nasional dalam Reformasi Birokrasi Tematik percepatan penanganan kemiskinan. Disamping Kota Malang, juga terdapat dua kota dan tiga kabupaten lainnya dalam 3 provinsi di Indonesia.
Pejabat Kementerian PAN-RB yang membidangi Reformasi Birokrasi Tematik Agus Uji Hantara mengatakan, salah satu alasan kenapa Kementerian PAN-RB menunjuk provinsi/kabupaten/kota tersebut, karena nilai evaluasi reformasi birokrasinya bagus. Sehingga diharapkan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dapat berjalan dengan baik.(der)