MALANGVOICE- Komisi C DPRD Kota Malang memberikan catatan dan memberikan target kinerja untuk tahun 2025.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin mengatakan, bersama mitra kerja strategis, seperti DPUPRPKP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Bagian layanan pengadaan barang dan jasa (BPBJ) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mencatat sejumlah capaian penting sekaligus menetapkan target prioritas untuk tahun 2025.
Untuk DPUPRPKP, Komisi C menyoroti persoalan banjir di Kota Malang. Menurut Anas, banjir menjadi isu klasik yang tengah dihadapi masyarakat Kota Malang. Ia mendorong agar ada percepatan pelaksanaan desain teknis atau detail engineering design (DED).
Seperti penanganan banjir di lokasi-lokasi kritis sepertipada Jalan letjen sutoyo – Jalan JA Suprapto kawasan Rampalcelaket, Jalan Bondowoso – Jalan Tidar, di Jalan Soekarno Hatta (Suhat), bantaran sungai Muharto (Kedungkandang).
“Kami mendorong percepatan implementasi Perda terkait jasa konstruksi, penyelenggaraan sumber daya air, dan bangunan gedung, perda penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman,” katanya, Selasa (31/12).
Di bidang ruang terbuka hijau, Komisi C mendorong DLH mengimplementasi teknologi modern seperti local service deliveryimprovement program (LSDP). Selain itu juga pengelolaan briket untuk efisiensi pengelolaan sampah kota serta penguatan program pengolahan sampah.
Selain itu revitalisasi taman kota juga menjadi catatan agar terus diperhatikan Pemkot Malang.
“Kami juga mendorong Pemkot Malang memenuhi target RTH agar ideal. Makanya itu perlu realisasi Perda RTH, Perda Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu jadi
bahasan di 2025,” lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi C, Dito Arief, menambahkan di sektor Dishub perlu adanya pengelolaan angkutan umum menggunakan program BTS.
“Program transportasi publik, kajian BTS harus dilakukan karena beberapa kota tarafnya kecil dari Kota Malang seperti Solo itu ada (BTS). Apalagi dengan kondisi jalan di Kota Malang sangat mungkin dilakukan,” kata Dito didampingi
Arief Wahyudi, Sony Rudiwiyanto dan Tinik Wijayanti.
Selain itu, pihaknya mendorong adanya optimalisasi sistem digitalisasi parkir dengan memanfaatkan teknologi QRIS dengan manajemen yang telah terintegrasi. Hingga mengawal implementasi Perda terkait lalu lintas, angkutan jalan, dan pengelolaan parkiran untuk efektivitas dan akuntabilitas.
Terkait parkir di Kayutangan Heritage juga mendapat sorotan dari dewan. Dito menyebut percepatan pembangunan parkir di Kayutangan bisa menambah PAD dan mengurangi kemacetan.
“Selain tambah kantong parkir, kami ingin ada pembayaran cashless parkir agar kurangi kebocoran dan meningkatnya retribusi parkir. Diketahui target parkir 2025 mencapai Rp22,5 miliar, semoga itu bisa terealisasi,” imbuhnya.
Sementara Anggota Komisi C Arief Wahyudi menyoroti permasalah sampah serta pengoptimalan alat pengolah sampah TPS Supit Urang.
“Kami kedepan akan mendorong pemkot untuk menyediakan fasilitas agar masyarakat bisa lebih sadar mengelola sampah. Salah satunya menyediakan peralatan komposter di tiap riap RT atau RW,” tandasnya.
Beberapa hal lain yang menjadi catatan terkait satu data di Bappeda. Hal itu untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi pembangunan berbasis data real-time.(der)
