Keunikan Spasial Kota Batu Terancam Lenyap Jika Pengelolaan Tata Ruang Amburadul

Area hulu Sungai Brantas sebagai area resapan air banyak beralih fungsi. Kondisi ini memicu bencana hidrometeorologi. Seperti banjir bandang yang terjadi pada 4 November 2021. (Pemkot Batu/Malangvoice)

MALANGVOICE – Kawasan hulu Sungai Brantas sebagai area tangkapan air banyak beralih fungsi. Perusahaan Umum Jasa Tirta I (PJT I) akan kembali melakukan pemotretan gambar udara untuk mengetahui kondisi terkini pasca kejadian banjir bandang 4 November 2021 silam.

Sebelumnya pemotretan melalui udara dilakukan PJT I pada 13 November. Kepala PJT I Raymond Valiant Ruritan menuturkan, dari hasil itu diketahui banyak tutupan lahan yang terbuka menjadi area pertanian.

“Akan kami pantau lagi melalui drone untuk mengetahui kondisi terkini hulu Brantas. Kemungkinan Juni mulai dilakukan setelah itu hasilnya disampaikan ke Kementerian PUPR,” terang Raymond.

Dari hasil pemotretan sebelumnya, diketahui area hulu yang seharusnya menjadi area resapan air kini telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Padahal sebagai area tangkapan air mestinya membutuhkan tanaman tegakan.

Tahap awal, ada tiga area yang dipotret oleh PJT I, yakni kawasan Pusung Lading, Alas Bengking dan Sumbergondo. Hasilnya, kawasan Hutan Pusung Lading sudah tidak rapat lagi pepohonannya. Alas Bengking, ada pemanfaatan lahan di sebelah kanan dan kiri alur sungai alami.

Degradasi daya dukung lingkungan di bagian hulu diperparah pula dengan dibukanya kawasan wisata serta kehadiran cafe-cafe dengan mendirikan bangunan permanen.

Tata kelola ruang semacam itu pun lambat laun akan mereduksi aspek ekologis sehingga memicu bencana hidrometeorologi. Sinyal semacam itupun terlihat saat banjir bandang menerjang Desa Bulukerto pada 4 November 2021.

“Saat itu juga saya sampaikan kepada Bu Wali Kota Batu, kekayaan Kota Batu bisa saja habis jika kelola tata ruang tidak dijaga,” katanya.

Pengelolaan tata ruang, lanjutnya, bukan cuma berada di tangan pemerintah. Masalah ini akan sulit diatur ketika berhadapan dengan pemilik modal maupun masyarakat setempat karena orientasi ekonomi.