MALANGVOICE – Pemerintah Kota Malang kembali mendapat penghargaan di bidang keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014.
Penghargaan diberikan langsung Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015, di gedung Dhanapala Kemenkeu RI, Jum’at (2/10).
Wali Kota Malang, HM Anton mengatakan prestasi ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Malang dalam proses perencanaan program kegiatan, penganggaran, pelaksanaan program hingga pertanggungjawaban anggaran yang nyata-nyata berbasis kinerja. “Maknanya program kegiatan yang dilaksanakan juga berbasis pelayanan publik,” kata Anton.
Orang nomor satu di Kota Malang ini mengucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta DPRD Kota Malang dan jajaran forpimda kota serta segenap warga kota Malang. Karena, prestasi ini mampu ditorehkan berkat kebersamaan langkah selama ini.
Sebagaimana dilansir Kemenkeu RI, penilaian opini atas LKPD, baik pada kelembagaan kementerian, departemen, Pemerintah Provinsi, Pemkot serta Pemkab, tahun ini relatif lebih berat. Pasalnya, tidak semata mencakup tertib administrasinya namun juga terukur hingga aspek output maupun outcomenya.
Khusus Pemkot Malang, pada penghargaan kali ini memiliki peningkatan kredit poin dari sebelumnya CC menjadi BB.
Sementara itu, Menkeu Bambang PS. Brojonegoro dalam laporan penyelenggaraan menyampaikan melalui rakernas diharapkan menjadi salah satu sarana untuk mengakselerasi percepatan serapan anggaran tahun 2015, sekaligus menekankan arti penting anggaran berbasis akrual dan kinerja.
“Untuk penilaian LKPD 2015, implementasi akuntansi berbasis aktual akan menjadi poin penting dalam penilaian WTP, ” tegas Menkeu Bambang.
Perlu diketahui, dalam acara Rakernas ini diikuti seluruh unsur kementerian dalam kabinet kerja, departemen, pemprov, pemkot dan pemkab se Indonesia dan juga diikuti sebanyak 62 Lembaga kementerian, 26 pemprov, 50 kota dan 150 kabupaten yang mendapat penghargaan opini WTP.-