Ketua KNPI dan GP Ansor Kota Batu Serukan Tolak People Power

KNPI Kota Batu, Yuniar Arifiandy, Ketua PCNU Kota Batu, Budiono didampingi AKBP Budi Hermanto (Dok. Polres Batu for MVoice)
Article top ad

MALANGVOICE – Ketua KNPI Kota Batu, Yuniar Arifiandy menolak segala bentuk ucapan, sikap, tindakan dan upaya pengerahan massa dengan istilah ‘People Power’ atau ‘kedaulatan rakyat’.

“Kami menolak itu semua, segala dalih apapun baik atas nama agama maupun atas nama rakyat yang mengarah pada gerakan inskonstutisional,” ujarnya

“Karena, gerakan itu berujung memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa dan keutuhan negara kesatuan repubuk indonesia,” imbuhnya

Yuniar mengimbau agar masyarakat menerima seluruh hasil pemilu yang akan diumumkan oleh KPU-RI pada 22 Mei 2019 secara nasional sebagai proses demokrasi yang konstitusional. Keberatan atau penolakan atas keputusan tersebut, harus dilakukan secara konstitusional.

Penolakan people power atau gerakan kedaulatan rakyat juga diserukan Ketua PCNU Kota Batu, Budiono. Menurut dia, bulan Ramadan diharapkan bisa dijadikan momentum untuk mempersatukan kembali perbedaan yang terjadi selama proses Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif.

Meski keadaan politik selama proses Pilpres berjalan ketat, namun dirinya yakin seluruh rakyat Indonesia bisa melewatinya dengan aman tanpa perpecahan.

“Apalagi sekarang Ramadan. Seperti diketahui bahwa bulan suci ini penuh dengan keberkahan. Beribadah dan berbuat baik selama bulan ramadan tentu akan mendapat pahala yang lebih,” tegas Budiono

“Jadi, kami mangajak kepada semua elemen bangsa untuk bersama-sama merekatkan persatuan dan kesatuan. Apabila ada gesekan selama Pilpres, mari kita saling memaafkan dan songsong masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

Mengenai isu people power untuk menolak hasil Pilpres sebaiknya abaikan saja. Karena hal itu akan sia-sia. Apalagi harus meninggalkan hal-hal yang lebih utama di bulan ramadan.

Budiono menduga ada pihak-pihak ingin memanfaatkan situasi dibalik isu people power. Hal itu harus diantisipasi bersama-sama, baik oleh masyarakat termasuk pihak terkait dalam hal ini TNI dan Polri. (Der/Ulm)