MALANGVOICE – Wali Kota Malang, H Moch Anton, mendatangi perjanjian kerja bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang. Bertempat di Hotel Savana, Senin (15/1), prosesi penandatanganan itu didampingi pula Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, serta Sekertaris Daerah, Wasto.
Penandatanganan ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Komitmen itu pmkperlu diteguhkan, dengan tujuan makin memaksimalkan pelayanan publik serta menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Anton menuturkan, perjanjian kinerja ini memiliki lima tujuan utama. Pertama, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
Kedua, lanjut dia, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Pemkot Malang. “Yang ketiga, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta dasar pemberian penghargaan dan sanksi,” papar Anton.
Keempat, bertujuan sebagai dasar pemberian amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah. Kelima, sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.
“Lima poin itu merupakan komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah, yang jika dilaksanakan dengan baik maka akan memberi manfaat,” tandasnya.
Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Anton berharap ada hasil maksimal yang mengikuti. Dia menekankan agar nilai SAKIP Kota Malang pada tahun 2018 ini bisa meningkat menjadi A setelah tahun 2017 lalu berhasil meraih nilai BB.
Kinerja pemegang amanah saat ini juga bisa dipantau siapa saja. “Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kerja dan kinerja pemerintahan selalu disorot dan dinilai secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat,” kata Anton.
Karena itu, stigma tentang baik dan buruknya pemerintahan, tergantung pada peran aparat pemerintah. “Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang tertuang dalam SAKIP juga harus terus kita upayakan,” pungkasnya.(Coi/Aka)
