MALANGVOICE – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) ajak kampus atau perguruan tinggi tak mendiskriminasi mahasiswanya. Maka, diserukanlah gerakan revolusi mental inklusi sosial kepada anak muda di lingkungan kampus.
Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan KemenkoPMK Sonny Harry B Harmadi di Auditorium Widyaloka Universitas Brawijaya (UB), Selasa (27/8). Dalam sambutannya, Ia mengatakan akan masuk ke kampus-yang yang ada di Indonesia dengan tujuan agar adanya pembangunan Sumber Daya Manusia(SDM) yang unggul dan berkeadilan.
“SDM unggul adalah tidak hanya mereka yang berpendidikan tinggi, tidak juga mereka yang memiliki fisik yang sehat tetapi mereka yang yang harus punya hati dan jiwa Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang mampu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekecil apapun.
“Kita sering melakukan koordinasi, melakukan sinkronisasi, ternyata masih banyak orang Indonesia ketika duduk bersama tetapi jalan sendiri-sendiri. Banyak aturan yang dibuat namun tidak sinkronisasi,” sambung dia.
Pada hakekatnya, masih kata Sonny, pembangunan yang sesungguhnya membutuhkan prasyarat, yakni perubahan struktural dari ekonomi eksklusif menuju pada struktural yang akomodir.
“Tugas kita adalah mengajak kampus-kampus untuk tidak melakukan diskriminasi. Memberdayakan dan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk belajar, bekerja atau mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai bekal untuk hidup mereka,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, bahwa memang harus disediakan tempat yang layak bagi masyarakat disabilitas, khususnya di Kota Malang. Dicontohkannya menyediakan berbagai fasilitas seperti puskesmas yang mampu membuat mereka mandiri.
“Mereka dengan sendiri pergi ke puskesmas untuk berobat tanpa bantuan orang lain,” kata Sutiaji.
Ia melanjutkan, Pemkot Malang sedang gencar melakukan sosialisasi terkait masyarakat kurang mampu maupun yatim piatu. Termasuk tentang beberapa tempat yang memungut anak-anak tanpa identitas.
“Kami sekarang sedang membuat kebijakan terkait hal itu. Agar anak-anak tersebut bisa memiliki identitas yang jelas agar dapat diberi kehidupan yang layak seperti masyarakat umumnya,” ujar Sutiaji.(Der/Ord/Aka)