MALANGVOICE – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kota Batu rame-rame sambat ke DPRD Kota Batu, Selasa (9/1). Mereka keluhkan beberapa hal terkait lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa (Pemdes).
Asosiasi BPD Kota Batu membeberkan salah satu permasalahan adalah Pemdes tidak menghargai keberadaan BPD. Beberapa perwakilan BPD dari 19 desa se-Kota Batu juga mempertanyakan tentang keterbukaan aset desa, sewa tanah bengkok, tunjangan perangkat BPD dan tidak pernah diberikan LPJKDes.
“Kami juga kesulitan menyusun usulan APBDes tanpa melihat APBD (Pemda) ,” ujar salah satu perwakilan BPD.
Agenda hearing yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Sudiono, ini selanjutnya meminta jawaban perwakilan Pemkot Batu, yang dihadiri Bagian Pemerintah Kota Batu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Bagian Hukum, Sekcam Bumiaji dan Camat Junrejo.
“Poin ini nanti kami akan sampaika ke pimpinan termasuk Wali Kota. Tujuannya ya untuk perbaikan bersama tidak sendiri-sendiri,” kata Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Arif Purwanto.
Kabag Hukum Pemkot Batu, Inge Sandrasi menambahkan,
seharusnya BPD mitra yang sejajar Pemdes. Yakni bagaimana saling memamahi saling membutuhkan, dan melengkapi.
“Harus ada penguatan kelembagaan BPD.Semoga bisa dibangun dengan harmonis,” ujar Inge.(Der/Aka)