Kartu Pra Kerja: Bukan Solusi di Masa Pandemi

Article top ad

Dinda Putri Wahyuningtias

Program kartu Pra Kerja tidak habis-habisnya menjadi perhatian masyarakat. Program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran ini terbukti menuai banyak polemik.

Pemerintah berharap kartu sakti tersebut dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi. Namun, kecurigaan masyarakat terus berembus kencang seiring dengan berlanjutnya program ini.

Polemik yang datang bukannya tidak berdasar, namun malah sumber polemik tersebutlah yang sangat mudah ditemukan. Dengan adanya program yang mengahbiskan 20 triliun rupiah tersebut, apakah dapat menghasilkan dampak positif yang sepadan? Kematangan konsep program hingga keseriusan pemerintah menjalankan program menentukan bahwa program belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa pandemi.

Di saat seseorang berhasil lolos menjadi peserta program, pelatihan kerja akan diberikan secara daring. Peserta akan dirujuk ke portal-portal pembelanjaran yang dipercaya pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, peserta juga mendapatkan uang intensif secara berkala dalam empat bulan sebesar 2.4 juta. Namun, program yang bertujuan mulia ini mampukah memberikan efek positif yang nyata kepada masyarakat?

Bermacam-Macam Polemik
Sebelum polemik yang sudah umum mulai bermunculan, baiknya dikaji dahulu apakah program ini tepat dilakukan pada masa pandemi. Terlepas program ini sebagai perwujudan penetapan janji pemerintah kepada masyarakat. Apakah memang masa pandemi dijadikan waktu yang tepat sehingga program dapat menghasilkan hasil yang maksimal?

Jika masyarakat diberikan pelatihan yang mampu membawa mereka dari belenggu pengangguran dan meningkatkan kompentensi diri tentu saja hal tersebut memberikan dampak positif . Namun, masa pandemi membuat beberapa tatanan kehidupan menjadi berubah. Dari pembatasan ruang gerak hingga kontak fisik.

Badan Pusat Statistik menjabarkan bahwa pandemi membuat setidaknya 50% perusahaan mencabut iklan lowongan pekerjaan mereka. Jumlah dari seluruh iklan lowongan pekerjaan yang tersebar pun turun sampai 70%.

Penurunan angka lowongan pekerjaan sejak pandemi memang wajar, mengingat pemilik bisnis tidak ingin makin merugi. Program yang melahirkan calon pekerja dengan kemampuan yang sudah di upgrade ini, akan tetap mengalami kesulitan waktu mereka melamar nanti. Jika lowongan saja tidak banyak tersedia, maka calon pekerja otomatis juga kurang dibutuhkan.
Dari sisi konsep sendiri, pelatiahan yang diberikan secara daring bukanlah ide orisinil pemerintah. Sebenarnya pelatihan secara daring sudah ada dan dapat diakses secara gratis. Beberapa website bukan buatan pemerintah sudah banyak tersebar di internet jauh sebelum program diluncurkan.

Website prakerja.org adalah website buatan Andri W.Kusuma yang kecewa dengan program kartu pra kerja. Website tersebut tidak membebani pengunjung dengan pembayaran uang sepeserpun. Iklan dan donasi yang didapat juga digunakan sebagai biaya operasional website tersebut.

Pemerintah memang mebadrol penyedia konten selama pelatihan program sebagai mitra kerja mereka sampai ratusan juta rupiah. Padahal pada kenyataanya jasa, dan esensi program sebenarnya bisa didapatkan secara gratis di platform lain.

Uang intensif yang telah dijanjikan juga mengalami masalah. Walaupun tidak semua peserta tidak mengalami masalah tersebut, setidaknya 34.000 belum mendapat pencairan dana uang intensif. Masalah teknis yang terjadi karena penutupan rekening atau ketidak samaan nomor induk kependudukan dari peserta. Masalah ini terjadi di bulan pertama pencairan dana intensif.

Lalu bulan kedua pencairan uang intensif juga terhambat karena evaluasi yang dilaksanakan pemerintah. Dijanjikan bahwa pencairan uang intensif bulan kedua akan diberikan setelah proses evaluasi selesai. Uang intensif sendiri adalah janji dari pemerintah dan juga peserta sudah melewati bulan kedua pelatihan. Jadi, uang intensif tersebut sudah menjadi hak peserta. Proses evaluasi sehaursnya bukanlah sebuah hambatan.

Namun yang terjadi pada peserta sepertinya berbeda dengan internal program. Direktur pengurus program diberi besaran gaji yang cukup besar. Gaji sebesar Rp.77,5 juta dinialai besar namun wajar dinilai dari proyek program sendiri yang memang besar. Dengan imbalan sebesar itu, diharapkan sistem program yang memang memanfaatkan teknologi ini mampu diakses masyarakat dengan mudah. Dengan nominal sebesar itu pun, diharapkan dapat menghindarkan pejabat dari praktek korupsi.

Pemerintah juga sudah menggaris bawahi bahwa kartu pra kerja dapat menyongsong masyarakat untuk beradaptasi di dunia yang semakin canggih. Era globalisasi memang menuntut masyarakat modern mudah beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat. Ditambah Indonesia yang harus menyesuaikan diri di Era Industry 4.0.
Pelatihan yang diberikan seperti online trading, tata rias dan masih banyak lagi tidak selaras dengan perwujudan penyesuaian Indonesia di era globalisasi. Mengingat era globalisasi membuat semua sektor industri mau tidak mau memanfaatkan teknologi. Jadi, kartu pra kerja sendiri tidak memberikan masyarakat bekal untuk menyesuaikan diri di era globalisasi.

Perlu Banyak Perbaikan

Gelombang 4 kartu pra kerja sempat ditunda dengan tujuan pemerintah mampu memperbaiki mekanisme program dengan melakukan evaluasi. Penundaan yang dilakukan adalah sebagai wujud nyata bahwa program perlu banyak sekali perbaikan. Keresahan masyarakat memang benar adanya sampai-sampai pemerintah harus berhenti sejenak untuk berpikir dan berdiskusi.

Kontroversial yang terus terjadi juga hasil dari masa lalu terkait kasus yang menyerang kepercayaan masyarakat. Masyarakat seperti trauma oleh program yang sudah-sudah, dimana program hanya dijadikan sebagai alat korupsi oleh oknum-oknum tertentu. Namun, sekarang trauma itu tak sengaja muncul lagi dengan timbul nya kecurigaan-kecurigaan masyarakat yang berdasar.

Di masa serba kesusahan seperti ini, urgensi lah yang harus didahulukan. Jika program yang memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tidak maksiamal, akibatnya masyarakat juga tidak mampu terpenuhi kebutuhannya.

Dibandingkan bantuan semi sosial seperti program ini, masyarakat sangat perlu bantuan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat juga harus terus bertahan dan bergelut dengan keadaan, sehingga pemerintah sangat diharapkan bantuannya. Terlepas dari semua kontroversial sengit yang terjadi, sebagai masyarakat kita harus terus mengawal jalannya program untuk kebaikan Indonesia sendiri.

*) Dinda Putri Wahyuningtias
Universitas Sampoerna