Tagana Kabupaten Malang Serahkan Bantuan ke Warga Korban Puting Beliung

Tagana Kabupaten Malang menyerahkan bantuan bagi korban puting beliung.(Tagana for MVoice)

MALANGVOICE – Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Malang menyerahkan bantuan bagi warga Dusun Krajan, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, yang diterjang puting beliung, Kamis (24/8) kemarin.

Dua warga yang rumahnya rusak sedang, Rodiah dan Timbul diberi bantuan berupa matras, terpal, selimut dan lainnya yang berasal dari stok Kampung Siaga Bencana. Koordinator Tagana Kabupaten Malang, Robby Kusuma, menyerahkan langsung bantuan tersebut.

“Anggota kami juga terlibat dalam perbaikan rumah warga yang rusak akibat puting beliung. Logistik yang kami berikan bantuan dari Kemensos khusus disalurkan ketika ada bencana ,” katanya, beberapa menit lalu.

Robby berharap bantuan tersebut dapat digunakan sebaik mungkin. Pihaknya juga meminta warga supaya tetap waspada terhadap bencana yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya.

Beruntung, lanjut dia, dalam kejadian itu tidak sampai menelan korban jiwa. Pengetahuan akan bencana penting disosialisasikan ke masyarakat ke depannya.

“Di Poncokusumo sudah ada beberapa desa tangguh bencana. Harapan kami, masyarakat paham apa yang akan dilakukan setelah bencana terjadi,” papar dia.

Warga korban puting beliung, Timbul, menyambut baik bantuan tersebut. Ia pun mengucapkan terima kasih terhadap Tagana yang tanggap pasca bencana terjadi.

“Usai rumah saya kena puting beliung, petugas Tagana dan BPBD langsung bertindak. Yang penting saya dan keluarga selamat, rumah rusak bisa diperbaiki,” pungkasnya.(Der/Ak)

BNN Kota Malang

Impor Gula, APTRI Sebut Pemerintah Sama Halnya Bunuh Petani Tebu

Ketua DPD APTRI, Dwi Irianto. (Miski)

MALANGVOICE – Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak Presiden RI, Joko Widodo, agar menghentikan impor gula. Kebijakan tersebut sama halnya membunuh petani tebu di Indonesia.

Ketua DPD APTRI, Dwi Irianto, mengatakan, pasar di Indonesia dibanjiri gula impor. Sehingga gula lokal dari petani tidak laku dan kalah bersaing. Harga gula impor lebih murah dibanding gula petani.

Padahal, biaya produksi petani mencapai Rp 10.700 per kg. Sedangkan harga jual dipasaran di angka Rp 9.700 per kg.

“Kami merasa terzalimi. Petani tebu menjerit dengan kondisi yang tidak jelas ini. Ditambah kebijakan pemerintah yang tak memihak petani,” katanya, saat aksi di depan PG Kebon Agung.

Tahun 2016, pemerintah mengimpor 1,6 juta ton gula. Padahal, kebutuhan dalam negeri hanya di angka 2,7 juta ton. Sementara, produksi gula petani dikisaran 2,4 juta sampai 2,5 juta ton.

Aksi 200 truk tebu di depan PG Kebon Agung Kabupaten Malang. (Miski)

Bahkan, Kementerian Keuangan mengeluarkan surat berbunyi bahwa gula tidak masuk dalam kebutuhan pokok. Pihaknya pun berusaha agar gula masuk kebutuhan pokok.

Pihaknya meminta pemerintah pusat agar melakukan moratorium impor gula, supaya gula petani dapat terserap secara maksimal.

Selain itu, Harga Eceran Tertinggi yang semula dipatok Rp 12.500 per kg juga patut ditinjau ulang. Pihaknya meminta setidaknya HET di angka Rp 14 ribu per kg.

Dikatakan Dwi, rencana pembelian petani gula Bulog pun juga patut dipertanyakan. Pasalnya, harga Rp 9.700 per kg yang muncul tidak berdasar. “Biaya produksi petani di atas Rp 10 ribu. Kalau dibeli Bulog Rp 9.700, petani masih rugi,” paparnya.(Der/Yei)

BNN Kota Malang

Di Ajang IYRA, Tim Turbo SMK Mutu Gondanglegi Raih Medali Perak

Tim Turbo SMK Mutu Gondanglegi meraih medali perak ajang IYRA 2017 di Malaysia. (Istimewa)

MALANGVOICE – Persaingan ketat dan adu gengsi terjadi pada International Youth Robotic Assosiation (IYRA) Genting High Land Malaysia (25/8). Tim Robotik SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi (Turbo), mampu menumbangkan dominasi dari tim unggulan robotik dunia, seperti: Jepang, Amerika, Rusia, China, dan Australia.

Di ajang kompetisi robotik bergengsi anak-anak muda itu, Tim Turbo SMK Mutu Gondanglegi mampu mempersembahkan medali perak di bidang Maker Challenge. Yaitu robot kotak hitam (black box) seperti di pesawat terbang. Fungsinya jika terjadi kecelakaan atau musibah, maka black box itu merekam peristiwa atau kejadian.

“Keberadaan pesawat ini sangat membantu petugas dalam melakukan investigasi,” kata Ketua tim Turbo, Martono ST.

Tim Turbo SMK Mutu Gondanglegi meraih medali perak ajang IYRA 2017 di Malaysia. (Istimewa)

Juara satu diraih tim robotik Korea Selatan dan juara tiga diambil tim tuan rumah Malaysia. Tim Turbo SMK Mutu Gondanglegi yang juga digawangi Dava Ananda dan Teguh Satrio Wicaksono (XI OTR), sempat dipandang sebelah mata.

“Kondisi ini yang memacu kami dan tim untuk tampil habis-habisan. Ini harkat dan martabat bangsa, kami beri yang terbaik untuk Indonesia yang merayakan HUT ke-72 RI, Alhamdulillah akhirnya juara,”
sambung Martono.

Perlu diketahui IYRA 2017 di Malaysia, diikuti 450 peserta. Berasal dari 20 negara yang kesohor dengan kecanggihan robotik-nya, seperti: Amerika, China, Kanada, Taiwan, Singapore, Australia, Azarbaijan, Rusia, Thailand, India, Brazil, Korea, Jepang, Malaysia dan Indonesia.

Lomba yang dipertandingkan antara lain, robot creative senior, volly sport, maker challenge, dan mission coding senior. Selama tiga hari lomba robotik bergengsi tingkat dunia ini berlangsung ketat, sengit dan prestice. Mereka membawa nama besar negara masing-masing.

Bagi Tim Turbo SMK Mutu Gondanglegi, prestasi yang diperoleh merupakan yang kesekian kali-nya di ajang internasional. Hal itu menambah panjang deretan prestasi bergengsi tingkat dunia. Kemenangan ini, sekaligus persiapan dan pemanasan untuk berlaga di kontes robotik dunia di bulan November 2017 di Tokyo Jepang.(Der/Yei)

BNN Kota Malang

Rendra Tak Segan Tegur Pejabatnya yang Pelit Informasi

Bupati Malang, Rendra Kresna. (Miski)

MALANGVOICE – Bupati Malang, Rendra Kresna, tak segan menegur pejabat di lingkungan Pemkab Malang yang pelit informasi kepada awak media.

“Jangan takut sama media. Sampaikan apa adanya, jangan ditutup-tutupi. Kalau kinerja kami baik, juga harus disampaikan,” kata dia, di Pendopo Malang, Rabu (23/8).

Menurutnya, media sebagai mitra bagi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Lewat media, kata dia, program dan kegiatan pemerintah tersampaikan ke masyarakat.

Apalagi, saat ini era keterbukaan informasi. Sebagai pemerintah sudah sepatutnya terbuka.

Bahkan, melalui website resmi Pemkab Malang, pihaknya telah meng-upload APBD, kegiatan pemerintah bisa diakses seluruh masyarakat.

“Kritik bagi kami itu hal biasa. Justru kami bisa intropeksi diri dan menjadi lebih baik lagi,” paparnya. (Der/Yei)

BNN Kota Malang

Soal Desakan Pilkades Serentak Dimajukan, Pemkab Malang Tunggu Rekomendasi Mendagri

Wakil Bupati Malang, HM Sanusi. (Miski/MVoice)

MALANGVOICE – Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia mendesak Pemkab Malang, agar merestui pelaksaan Pilkades serentak dimajukan dari jadwal semula pada 2019 menjadi 2018. Alasan Apdesi karena 2019 bersamaan dengan hajatan Pileg dan Pilpres.

Mengenai hal tersebut, Wakil Bupati Malang, HM Sanusi, menyambut baik rencana tersebut. Tentunya pemerintah akan melihat lebih dulu. Apakah cukup mendesak atau tidak.

“Yang jelas kami apresiasi alasan Apdesi, tapi kami akan patuh pada rekomendasi Mendagri nantinya,” kata dia, di Gedung DPRD, Senin (28/8).

Pada 2018, terdapat 32 kepala desa yang masuk akhir jabatan dan 276 kepala desa di 2019. Apabila Pilkades tetap berjalan sesuai jadwal, yakni tahun 2019, otomatis posisi 32 desa yang kepala desanya tidak lagi menjabat akan diisi pelaksana tugas (Plt).

Sebaliknya, apabila Pilkades dilangsungkan tahun 2018, maka 267 kepala desa harus mengambil cuti. Dalam undang-undang desa, masa cuti maksimal berlangsung 60 hari.

“Tidak ada istilah mengundurkan diri, hanya cuti. Ini juga yang jadi problem. Kami nunggu saran dari atas, itu yang akan kami ikuti nantinya,” papar dia.(Der/Yei)

BNN Kota Malang

Bhabinkamtibmas Ikut Pengawasan ADD dan Dana Desa

Silaturrahim 3 pilar di Pendopo Kabupaten Malang. (Miski)

MALANGVOICE – Ratusan kepala desa di dikumpulkan di Pendopo Kabupaten Malang, Senin (28/8). Kegiatan itu tidak lain silaturrahim tiga pilar dalam rangka pendampingan penggunaan Dana Desa yang melibatkan Bhabinkamtibmas.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Malang, HM Sanusi, Wakapolres Malang, Kompol Deky Hermansyah, kecamatan dan Bhabinkamtibmas.

“Kami terlibat dalam mengawasi ADD dan Dana Desa, supaya anggarannya tersalurkan ke masyarakat,” kata Deky.

Setiap desa terdapat seorang Bhabinkamtibmas. Selain tugas utamanya menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, juga dilibatkan dalam mengawasi penggunaan anggaran.

Meski demikian, peran Bhabinkamtibmas sebatas memberi saran, mengawasi dan sharing bersama dengan kepala desa.

“Tidak serta merta ikut campur didalam APBDes. Sekadar mengawasi dan memberi saran,” ungkap dia.

Pihaknya tidak segan menjatuhkan sanksi bagi Bhabinkamtibmas yang nantinya terlibat kegiatan melawan hukum.

Ditambahkan, Bhabinkamtibmas sebelumnya telah mendapatkan pembekalan terkait APBDes yang bersumber dari ADD dan DD. Dengan harapan, Bhabinkamtibmas punya bekal dalam mengawasi APBDes.

“Kami optimistis peran Bhabinkamtibmas efektif. Sekaligus meminimalisir adanya penyalahgunaan APBDes,” tandas dia.(Der/Yei)

BNN Kota Malang

Pemkab Malang Optimis Turunkan Angka Kemiskinan

Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi warga Kabupaten Malang.(Miski)

MALANGVOICE – Pemkab Malang optimis menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Malang. Pasalnya, jumlah warga miskin di Kabupaten Malang masih cukup tinggi.

“Kami optimistis angka kemiskinan di Kabupaten Malang terus menurun,” kata Bupati Malang, Rendra Kresna, usai membuka acara Bimtek penanggulangan kemiskinan, Rabu (23/8).

Ketua DPD Partai Nasdem Jawa Timur ini menargetkan jumlah kemiskinan turun sampai satu digit di akhir masa jabatannya. Saat ini, jumlah warga miskin di angka dua digit.

Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), angka kemiskinan di Kabupaten Malang masih 10,64 persen. Sedangkan di Dinas Sosial jumlah warga miskin sebanyak 9,80 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Malang sekitar 2,6 juta jiwa.

Penurunan angka kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dengan mengambil sasaran yang berbeda. Sejauh ini, kata Rendra, langkah pusat sudah tepat, yakni menyasar pada angka garis kemiskinan.

Sedangkan bantuan langsung tersebut tidak efektif bagi warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun, pemerintah daerah harus menyasar langsung melalui pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

“Misal, warga golongan dibawah kemiskinan diberi bantuan langsung. Tapi kondisi rumahnya tidak layak huni, penghuninya sakit dan uang dari pusat habis untuk biaya berobat. Intinya ada kolaborasi dari tiga pemangku kepentingan,” jelas dia.

Ia menyadari penduduk Kabupaten Malang bermacam kondisinya. Mulai dari warga yang rentan miskin sampai tergolong sangat miskin-tidak punya keluarga dan sudah tidak bekerja.

“Jumlah penduduk Kabupaten Malang cukup banyak. Tapi kami berusaha maksimal menekan angka kemiskinan. Keterlibatan pemerintah pusat dan provinsi juga sangat berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan,” tandasnya.(Der/Yei)

BNN Kota Malang

Apdesi Minta Pilkades Serentak Berlangsung 2018, Komisi A: Sulit Terealisasi

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq (tengah). (Miski)

MALANGVOICE – Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Malang, mendesak pemerintah supaya Pilkades serentak tahun 2019 dimajukan pada 2018.

Alasan Apdesi tidak lain karena tahun 2019 bersamaan dengan hajatan besar, yakni Pileg dan Pilpres.

Mengenai hal ini, Anggota Komisi A, Zia Ulhaq, mengatakan, keingina kepala desa tidak akan mulus. Komisi A bersama Komisi C telah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Melalui utusan Kemendagri ke komisi A dan B, disarankan pilkades tetap berlangsung 2019.

“Boleh jika masa jabatan kepala desa habis 2018. Sebaliknya, jika masa jabatan banyak habis di 2019, lebih baik diselenggarakan serentak 2019,” kata Zia kepada MVoice.

Jumlah kepala desa yang jabatannya habis di 2018 hanya 32 desa. Sementara, di tahun 2019 jumlahnya mencapai 276 desa.

Dikatakan Zia, apabila diajukan maka ada 276 kepala desa mengundurkan diri. Padahal, dalam undang-undang desa tidak ada istilah mundur, tetapi cuti.

“Masa cutinya pun hanya 60 hari. Kami tidak menyarankan Pilkades dimajukan ke 2018,” ungkapnya.

Selain masa jabatan kepala desa banyak habis di 2019, juga dalam APBD 2018 tidak mengalokasikan anggaran untuk Pilkades.

Pemilihan kepala desa sendiri sudah gratis atau ditanggung sepenuhnya oleh APBD.

“Yang beredar di masyarakat saat ini adalah Pilkades diajukan 2018. Saya tegaskan, belum ada keputusan soal ini,” pungkas dia.(Der/Yei)

BNN Kota Malang

Sadar Rokok Ancam Kesehatan Masyarakat, Dewan Usulkan Ranperda KTR

Ruang merokok di Gedung DPRD Kabupaten Malang. (Miski)

MALANGVOICE – Pemkab Malang mengapresiasi langkah DPRD dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Wakil Bupati Malang, HM Sanusi, mengatakan, hadirnya Perda KTR nantinya akan melindungi masyarakat yang tidak merokok atau perokok pasif.

Dikatakan, hasil analisis kesehatan bahwa rokok menyebabkan penyakit seperti kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyebab kematian nomor satu di Indonesia.

Selama ini pengaturan bagi perokok baru diatur dalam Perbup nomor 13 tahun 2009 tentang Pengendalian Merokok di tempat kerja di lingkungan Pemkab Malang.

“Kami sambut baik. Ini kan demi melindungi kesehatan masyarakat,” katanya, usai Rapat Paripurna, Senin (28/8).

Politisi PKB ini berharap Perda KTR bisa disahkan tahun ini dan tahun depan bisa mulai dijalankan.

Sanusi menepis bahwa Pemkab Malang enggan mengusulkan Ranperda KTR. Menurut dia, Perda sendiri bisa diusulkan pemerintah maupun dewan.

“Karena yang ngusulkan dewan, maka kami mendukung penuh. Semoga segera dibentuk Pansus dan dibahas,” ungkapnya.

Pihaknya tidak masalah apabila nantinya ada penolakan dari industri rokok. Kendati demikian, Sanusi menyebut, Perda KTR nantinya sekadar mengatur kawasan larangan merokok. Di antaranya tempat perkantoran, ibadah, lembaga pendidikan, dan tempat umum.

“Dulu kan Perbup hanya mengatur pengendalian. Perda KTR lebih luas, yakni mengatur KTR, mana tempat merokok dan tidak,” paparnya.

Sementara, Ketua DPRD, Hari Sasongko, mengakui, bahwa setiap daerah harus memiliki Perda KTR. Jika tidak, daerah tersebut akan dikenakan sanksi.

“Makanya kami berinisiatif mengusulkan Perda KTR. Dengan harapan nantinya bisa melindungi masyarakat yang tidak merokok,” pungkasnya.(Der/Yei)

BNN Kota Malang

Koreografi 1.000 Siswa dan Teatrikal Perjuangan Pahlawan Warnai HUT ke-72 RI Stadion Kanjuruhan Malang

Pengibaran bendera Merah Putih dalam perayaan HUT ke-72 RI. (Miski)

MALANGVOICE – Upacara bendera HUT ke-72 RI berlangsung khidmat di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Kamis (17/8).

Bupati Malang, Rendra Kresna, menjadi inspektur upacara. Sedangkan, Ketua DPRD, Hari Sasongko, membacakan teks proklamasi.

Selain peserta dari unsur Polri, TNI, ASN Pemkab Malang, organisasi masyarakat. Turut serta para pelajar.

Koreografi dari 1.000 siswa menyemarakkan perayaan HUT ke-72 RI. Diiringi lagu-lagu, siswa-siswa ciamik membentuk bendera merah putih disertai bagian tengah terdapat tulisan HUT ke-72 RI.

Teatrikal perjuangan Abdul Manan Wijaya yang namanya kini menjadi nama jalan di Kecamatan Pujon, sebagai wujud penghargaan atas jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan RI.


Reporter: Miski
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti
BNN Kota Malang