MALANGVOICE– Pemkot Batu berancang-ancang menerapkan parkir elektronik satu pintu di kawasan Alun-Alun Kota Batu. Terobosan tersebut ditujukan guna meminimalisir potensi kebocoran retribusi parkir tepi jalan. Kawasan jantung kota yang kerap ramai dipadati pengunjung diproyeksikan dapat menghimpun retribusi parkir sebesar Rp2 miliar setahun, namun realisasinya jauh dari harapan.
Rencana kebijakan penerapan parkir elektronik memantik protes dari para jukir di kawasan Alun-Alun Batu. Mereka yang tergabung dalam Paguyuban Parkir Kota Batu menggelar unjuk rasa di halaman Balai Kota Among Tani, Selasa (15/7). Paguyuban menyatakan sikap penolakan karena parkir elektronik bakal menciptakan antrean panjang kendaraan sehingga mengakibatkan kemacetan.
Salah satu pengunjuk rasa, Puspita Herdisari menyayangkan pihak Dishub karena belum melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat terdampak. Terlebih lagi, lanjut dia, Wali Kota Batu telah menandatangani SK penerapan parkir elektronik satu pintu tanpa didahului sosialisasi terkait mekanisme penerapan kebijakan tersebut.
Bukan hanya itu, penolakan tersebut juga didasari kekhawatiran akan menurunnya minat masyarakat berkunjung ke kawasan alun-alun. Dampaknya pendapatan para pedagang kaki lima (PKL) maupun para jukir turut berkurang. Baginya, sistem parkir elektronik satu pintu lebih baik diawali melalui simulasi untuk mengukur tingkat efektivitas.
“Karena ini program lama, seharusnya ada sosialisasi sebelumnya. Intinya kami satu suara untuk tetap menolak gate parkir, tapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan simulasi ketika weekend, keberhasilannya gimana. Apakah makin menambah keruwetan atau menambah kenyamanan,” terang perempuan yang akrab dipanggil Pipit.
Uji coba awal ini menjadi tolak ukur seberapa efektif parkir elektronik dalam menghimpun pendapatan retribusi. Serta untuk mengetahui apakah layanan ini membawa kenyaamanan atau justru malah merepotkan masyarakat. Jika sekiranya kebijakan tersebut gagal, pihaknya meminta agar kebijakan parkir elektronik satu pintu dibatalkan. Ia menuturkan, seharusnya Dishub dan para jukir duduk bersama-sama mencari solusi dalam menambah PAD melalui retribusi parkir.
“Atau mungkin, jika ada “ketidakpercayaan” dengan jukir karena setoran kurang, kami meminta pihak Dishub mengirimkan pegawainya untuk ikut memonitor parkiran agar sama-sama enak,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Hendry Suseno menerangkan bahwa kedatangan para PKL dan juru parkir untuk menanyakan kejelasan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Wali Kota Batu tentang gate parkir di kawasan Alun-Alun Batu. Ia mengaku, selama ini pemerintah melakukan pendekatan secara persuasif berupa kunjungan-kunjungan ke masyarakat.
“Tadi sudah saya jelaskan kepada perwakilan mereka bahwa pemasangan gate di alun-alun adalah untuk tata kelola perparkiran yang lebih baik. Sebenarnya rencana lama dan tindak lanjutnya saat ini, parkir elektronik sudah ada sejak era kepemimlinan Ibu Dewanti. Hanya dalam prosesnya masih tertunda dan Perwali saat ini sudah ditandatangani, oleh wali kta saat ini Pak Nurochman,” papar Hendry.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto menggelar audiensi dengan para jukir di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut membahas penerapan sistem parkir elektronik dan memastikan kebijakan itu turut memberdayakan para jukir. Kebijakan tersebut bagian dari upaya pemerintah menata kawasan alun-alun agar lebih rapi, tertib, dan nyaman bagi wisatawan maupun masyarakat. Serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tepi jalan.
“Dengan sistem ini, kami berharap PAD dari retribusi parkir bisa meningkat. Selain itu, kawasan alun-alun akan lebih tertata dan profesional. Saya akan berkoordinasi dengan wali kota untuk merampungkan kebijakan e-parkir secara menyeluruh, termasuk skema pemberdayaan jukir agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Heli saat beraudiensi dengan para jukir di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.(der)