MALANGVOICE – Justice Collaborator (JC) atau pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Malang akhirnya buka suara.
JC tersebut menegaskan, kasus gratifikasi dan kasus korupsi penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011 sudah inkracht dan tidak bisa diungkap lagi atau Ne Bis In Idem.
“Dalam perkara itu sudah selesai, dan saya sudah menjalani hukuman,” kata JC tersebut yang nenggan disebutkan namanya, saat ditemui di Markas Komando (Mako) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, Jalan Raya Sawojajar, Ruko WOW cluster Apple, Rabu (2/11/22).
Menurut JC, dalam persidangan kasus tersebut, hakim memutuskan bahwa dirinya telah melanggar Pasal 12 huruf B dan Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangx Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
“Dalam sidang itu, hakim dan JPU mencecar banyak pertanyaan. Mereka (Hakim dan JPU) sempat sewot, karena setiap pertanyaan ke para saksi, baik saksi dari Dindik maupun pejabat Kabupaten Malang yang dihadirkan, selalu bilang menyebut saya (JC),” jelasnya.
“Ini pemerintahan, masak semuanya yang menata JC,” ceritanya menirukan hakim di persidangan kala itu.
Sebagai informasi, untuk kasus gratifikasi, mantan Bupati Malang, RK, telah menerima gratifikasi di tahun 2010-2018 dari salah satu JC yang totalnya mencapai Rp 7,5 miliar.
Selain Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang, lembaga anti rasuah pada saat melaksanakan penggeledahan di lingkungan Pemkab Malang pada beberapa tahun lalu, juga melakukan penggeledahan di beberapa dinas.
Dinas tersebut antara lain, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK), Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA), Dinas Kesehatan, dan beberapa dinas lainnya.(end)