MALANGVOICE – Ada yang menarik dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin (8/10). Dewan menuding jawaban Wali Kota Malang Sutiaji, sangat normatif atas pandangan umum fraksi-fraksi agenda Ranperda APBD tahun anggaran 2019.
Anggota dewan Fraksi PAN Dito Arief Nurakhmadi yang menyinggung hal itu. Menurutnya, jawaban yang disampaikan Sutiaji masih jauh dari harapan legislatif.
Terlebih masih minimnya penjelasan tentang proyeksi pendapatan daerah yang menurun dari tahun sebelumnya, yakni Rp 1,9 triliun menjadi sekitar Rp 1,8 trililun.
“Apakah wali kota (Sutiaji) puas dengan jawaban normatif mengingat juga pernah menjabat dewan sebelumnya,” ujar Dito.
“Kami juga berharap Pemkot Malang ada keinginan untuk peningkatan pendapatan yang progresif. Seperti Kota Surabaya yang APBD mencapai Rp 9 triliun dan pendapatan Rp 4 triliun,” kata Dito.
Merespon itu, Sutiaji menjawab enteng. Bahwa dalam agenda ini memang jawaban masih bersifat umum. Masih ada waktu, sekitar dua hari, akan dilakukan dialog yang lebih spesifik dengan menghadirkan seluruh OPD (dulu SKPD).
“Wali kota bukan superman. Maka dari itu ada OPD yang membantunya. Kalau belum puas nanti ada dialog berbasis data dan dokumen bersama tim,” kata politisi Demokrat ini.
Terkait penurunan pendapatan dalam Ranperda APBD tahun anggaran 2019, diakuinya nomina post anggaran dari pemerintah pusat belum disertakan.
Namun, lanjut Sutiaji, menegaskan pemerintah bakal komitmen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita sudah menggandeng pakar dan akademisi untuk memetakan potensi pendapatan, lima tahun ke depan. Misalnya pengelolaan limbah rumah sakit (seperti yang disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo),” pungkasnya.(Hmz/Aka)