MALANGVOICE– Pemerintahan desa/kelurahan harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan strategis. Sinergi dan kolaborasi antarlini perlu ditingkatkan untuk membangun wilayah secara kolektif dan berkelanjutan. Dampaknya pertumbuhan ekonomi di tingkat desa/kelurahan dapat memacu laju perekonomian suatu daerah.
Pemkot Batu dibawah kepimpinan Nurochman-Heli Suyanto memiliki semangat agar terjalin sinergi kuat antara pemda dan pemdes. Sehingga gagasan besar yang dituangkan dalam visi ‘Mbatu SAE’ bisa berjalan mulus. Visi tersebut diimplementasikan melalui misi sembilan program prioritas (Nawa Bhakti). Sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah.
Jalinan sinergi antar Pemkot Batu dan pemdes/kelurahan digelar melalui forum diskusi yang dipimpin Wali Kota Batu, Nurochman bersama Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto. Kegiatan itu dihadiri seluruh kades dan lurah Kota Batu.
“Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung Visi Mbatu Sae dan Misi Nawa Bakti, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, serta memperkuat peran pemerintah desa dan kelurahan dalam pembangunan daerah,” papar Cak Nur, sapaan Nurochman.
Ada sejumlah isu strategis yang dibahas dalam diskusi tersebut, diantaranya seperti upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat desa dan kelurahan, hingga pengembangan sistem yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, juga dibahas pembentukan struktur organisasi perangkat daerah (SKPD) yang khusus menangani pembinaan desa. Ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah desa, mengoptimalkan penggunaan tanah masyarakat dan tanah kas desa, serta kejelasan status kepemilikan tanah untuk menghindari konflik.
Selain itu, perlunya regulasi sebagai payung hukum bagi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Serta meningkatkan kesejahteraan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengurus kelembagaan desa/kelurahan.
“Dalam hal ini kami juga menekankan pentingnya penempatan pegawai dan pejabat di tingkat kewilayahan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai, mengingat peran mereka sebagai ujung tombak pemerintah di desa atau kelurahan,” tutur Cak Nur.
Isu lain yang turut jadi pembahasan adalah alokasi anggaran transfer dari kota ke desa melalui APBDes dan ke kelurahan melalui APBD, guna mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang tentunya diharapkan akan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Diskusi skaligus silaturahmi seperti ini sangat positif. Pemkot Batu berkomitmen untuk melakukan pertemuan lanjutan secara berkala yang bersifat teknis dan fokus pada penyelesaian tiap permasalahan,” ujarnya.
Pihaknya berharap, melalui sinergi yang kuat antara pemerintah kota, desa dan kelurahan. Visi Mbatu Sae dan Misi Nawa Bakti dapat diwujudkan secara optimal, demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kota Batu.
“Kami sangat mengapresiasi masukan dan aspirasi dari para kepala desa dan lurah. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyusun kebijakan yang lebih terarah dan efektif dalam mendukung pembangunan Kota Batu,” pungkas politisi PKB itu.(der)