MALANGVOICE – Kondisi infrastruktur Kota Malang kembali disorot dewan. Betapa tidak, akibat jalan yang rusak, pengguna jalan jadi korbannya belum lama ini.
Seperti diberitakan, seorang pengendara motor tewas diduga akibat menghindari jalan berlubang di Jalan Kecubung Barat Kota Malang. Korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai kemudian tertabrak truk yang juga melintas dari arah yang sama.
Baca juga: Jatuh Hindari Lubang Jalan, Pengemudi Motor Terlindas Truk
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi mengatakan, pihak turut menyampaikan duka cita kepada korban akibat kecelakaan yang disebabkan salah satunya karena masalah infrastruktur jalan. Jatuhnya korban jiwa, korban luka atau kerusakan yang dialami masyarakat, menurutnya, sudah tidak bisa ditoleransi lagi.
“Masyarakat jangan disuruh menunggu turun kebijakan dari provinsi atau pusat dulu terkait infrastruktur jalan, artinya harus ada tindakan dan inisiatif dari Pemkot Malang dalam memberikan solusi,” kata Dito kepada MVoice, Kamis (14/3).
“Perkara status jalan itu adalah jalan nasional, provinsi atau jalan kota/kabupaten, yang lewat adalah warga masyarakat Kota Malang, jadi ya Pemkot harus bertanggung jawab dan hadir memberikan solusi,” imbuhnya.
Politisi PAN ini menambahkan, belum beresnya penanganan jalan rusak membuktikan bahwa perencanaan penganggaran Pemkot Malang buruk. Berkaca pula dari dana insidentil untuk perbaikan, perawatan dan rehabilitasi yang hanya dianggarkan Rp 1,5 miliar setahun. Tidak dapat digunakan secara maksimal untuk memperbaiki jalan-jalan rusak. Hal ini menurutnya tidak sebanding dengan alokasi anggaran untuk proyek-proyek yang lain.
“Kalau problemnya adalah kualitas jalan yang dikerjakan oleh kontraktor, harusnya OPD terkait belajar dari pengalaman. Rekanan yang kualitas pengerjaannya buruk harus black list,” urai alumnus FIA Universitas Brawijaya ini.
Dewan juga mendesak ada evaluasi total. OPD terkait memanggil kontraktor, hingga rekanan untuk membangun komitmen yang jelas.
“Sehingga ke depannya tidak terjadi hal serupa,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Komisi C untuk berkomunikasi dengan OPD terkait. Terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Agar problem infrastruktur ini tidak berlarut-larut dan segera ditentukan jalan keluarnya.
“Teman-teman komisi C sudah melakukan pertemuan. Lebih detailnya saya masih belum menerima laporan. Kalau masih tidak jelas ya akan kami sidak,” pungkasnya.(Der/Aka)
