MALANGVOICE– Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas utama yang ditegaskan Pemkot Batu. Hal itu ditunjukkan melalui penyerahan secara resmi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur.
Penyerahan laporan ini merupakan tahapan awal dalam proses audit keuangan daerah oleh BPK. LKPD Unaudited berisi laporan keuangan sementara yang disusun Pemkot Batu dan belum diaudit secara menyeluruh. Laporan ini akan menjadi dasar bagi BPK RI untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kota Batu.
Wali Kota Batu, Nurochman menyampaikan, penyerahan ini dilakukan tepat waktu sesuai amanat UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketepatan waktu pelaporan merupakan indikator utama dari manajemen birokrasi yang sehat dan profesional dalam mempertanggungjawabkan penggunaan APBD kepada masyarakat.
“Penyerahan laporan keuangan unaudited tahun 2025 untuk segera memasuki tahapan audit terinci. Kami ingin memastikan setiap anggaran yang terserap memberikan dampak nyata bagi pembangunan Kota Batu,” ujar Nurochman.
Penyerahan LKPD unaudited ini menjadi dasar bagi BPK RI Perwakilan Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan objektif. Dengan penyajian data yang akurat, Pemerintah Kota Batu optimis dapat terus meningkatkan standar kepatuhan terhadap regulasi, memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat luas.
Menurutnya, kecepatan penyerahan dokumen laporan keuangan daerah tersebut adalah bukti keseriusan dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. LKPD yang diserahkan merupakan hasil konsolidasi data keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
Laporan tersebut menyajikan informasi menyeluruh mengenai posisi keuangan, arus kas, hingga realisasi program pembangunan yang telah dijalankan selama satu periode fiskal. Menghadapi proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim BPK, pihaknya menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk bersikap proaktif dan kooperatif. Fokus utama Pemerintah Kota Batu adalah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih secara konsisten pada tahun-tahun sebelumnya.
“Target kami adalah mencapai hasil maksimal dengan mempertahankan opini WTP. Saya telah sampaikan kepada seluruh kepala OPD agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan jika nantinya terdapat masukan teknis dari tim pemeriksa BPK. Hal ini penting demi penyempurnaan manajemen keuangan daerah yang lebih transparan di masa depan,” tegasnya.(Der)