Inventarisasi Potensi Bencana, BPBD Kota Batu Susun RPB Lima Tahunan

Kepala BPBD Kota Batu, Agung Sedayu

MALANGVOICE – Penanggulangan bencana merupakan prioritas untuk meminimalisasi dampak kerugian materi maupun korban jiwa.

Upaya mitigasi sangat diperlukan Kota Batu sebagai salah satu daerah rawan bencana sehingga BPBD Kota Batu mulai menyusun rencana lima tahunan penanggulangan.

Kepala BPBD Kota Batu, Agung Sedayu saat menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB), pihaknya akan menyesuaikan dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang sebelumnya dikeluarkan oleh BNPB. Dalam hal ini mengacu pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2020-2024.

Dalam RENAS PB, pemerintah melihat beberapa hal yang menjadi fokus utama yang harus diselesaikan dalam beberapa tahun mendatang.

Diantaranya potensi bencana geologi seperti pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan gempa beberapa waktu lalu serta bencana hidrometeorologi seperti perubahan iklim atau pemanasan global.

“Penyusunan ini dibutuhkan peran daerah menyinergikan dan mengolaborasikan rencana yang ada secara nasional, baik dari provinsi dan kota/ kabupaten,” katanya.

Tanpa adanya manajemen kebencanaan maka beban biaya yang ditanggung untuk pemulihan cukup besar.

Agus mencontohkan seperti pemulihan kerusakan infrastruktur jalan, bangunan gedung dan rumah. Di sisi lain, selama masa pandemi ini, tugas BPBD bertambah karena lembaga ini dilibatkan untuk menangani bencana nonalam.

Dengan bertambahnya beban kerja menghadapi bencana alam maupun nonalam, meningkat pula kebutuhan belanja tak terduga (BTT).

Tercatat, pada tahun 2019 lalu kebutuhan penanganan bencana melalui BTT sekitar Rp1,3 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan angin kencang.

Lalu pada tahun 2020 meningkat sekitar Rp2 miliar terutama untuk penanganan pandemi Covid-19. Nilai itu bertambah pada tahun 2021 karena BTT dialokasikan sekitar Rp10 miliar.

Dalam penyusunan dokumen tersebut BPBD Kota Batu akan mendapatkan bantuan anggaran dari BPBD Provinsi Jawa Timur sekitar Rp70 juta untuk kebutuhan konsultan seperti tenaga ahli dan pemerhati lingkungan.

“Kami juga melibatkan dari 20 SKPD Pemkot Batu termasuk tiga kantor camat yang ada di Kota Batu,” katanya.(end)