MALANGVOICE – Paripurna pembahasan Ranperda APBD Perubahan Kota Malang diwarnai interupsi anggota dewan, Rabu (26/9). Ada yang mendesak agar Pemkot Malang segera selesaikan polemik akses Giant Sawojajar. Hingga pertanyaan soal anggaran gendut Satpol PP miliaran rupiah.
Interupsi terjadi usai jawaban Wali Kota Malang Sutiaji terhadap total 59 pandangan umum fraksi -fraksi itu tuntas dibacakan oleh Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko. Pertama yang melontarkan interupsi yakni juru bicara Fraksi PAN Lookh Makhfudz. Dia meminta kejelasan penuntasan polemik akses keluar-masuk Giant Sawojajar.
“Kami mempertanyakan in – out Giant Sawojajar. Sebab banyak keluhan kemacetan.
Ini tentu preseden buruk pemerintah.
Harus segera dituntaskan karena masyarakat resah,” ujarnya.
Fraksi PAN lantas berharap Pemkot Malang di kepemimpinan Sutiaji-Edi dapat segera menuntaskan permasalahan tersebut. Sehingga tidak terkesan berlindung dibalik pemodal.
“Pemerintah harus menuntaskan masalah dimulai dari yang kecil ini. Sehingga tidak jadi persoalan yang berlarut- larut,” pungkasnya.
Tak sampai di situ, Fraksi PAN juga meminta pemerintah menjelaskan rinci program pembenah infrastruktur di OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebab dalam draft Ranperda APBD Perubahan tahun anggaran 2018 tidak dijelaskan titik lokasi mana saja dan detail anggarannya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Hanura -PKS Masduki menegaskan kembali pertanyaan dari Fraksi Demokrat yang mempertanyakan pengajuan anggaran dalam Ranper APBD Perubahan di Satpol PP mencapai Rp 28, 7 miliar. Selain itu, politisi PKS ini juga meminta solusi konkret untuk menjawab permasalahan transportasi online.
“Agar kesannya pemerintah tidak membiarkan permasalah tersebut,” kata Masduki.(Hmz/Aka)